Gegara Keluhan Anies, Menkominfo Berkomentar soal Pencatutan KTP di Pilgub Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Warga Jakarta heboh dengan adanya dugaan peristiwa pencatutan data NIK KTP untuk dukung calon independen Pilgub Jakarta 2024, yakni Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto. 

Tak hanya warga saja, Eks Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan juga berkomentar soal pencatutan NIK KTP tersebut. Hal itu karena NIK KTP anaknya dicatut sebagai pendukung calon independen Pilgub Jakarta 2024, yakni Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto. 

Sontak membuat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi berkomentar. 

Kata Budi Arie, "Itu kan nanti KPU bisa periksa ya."

Lebih lanjut, Budi Arie kembali menegaskan soal urgensi serangan siber yang belakangan makin marak terjadi. Modus para penipu dan hacker sudah meresahkan dan merugikan masyarakat.

Tak cuma merugikan dalam hal finansial, tetapi juga banyak yang melakukan pencurian identitas dan data pribadi.

Baca Juga

Top 3 News: Respons Mendikdasmen soal Siswa Purwakarta, Dedi Mulyadi Bereaksi PKB Tanpa KTP Berlaku Nasional hingga Denda KTP Hilang

"Itu harapan banyak pihak juga, bahwa banyak negara sudah membentuk angkatan cyber. Beberapa negara di dunia sudah mewujudkan itu. Negara tetangga Singapura sudah punya angkatan cyber. Kita dukung," pungkasnya. 

Sebelumnya diberitakan, buntut pencatutan KTP jadi pendukung calon independen di Pilgub Jakarta 2024, Komjen Pol (Purn) Dharma Pongrekun dan Kun Wardana Abyoto, membuat Komisi II DPR RI geram, hingga desak KPU bertindak Profesional.

Hal ini karena, ramai dikeluhkan warga Jakarta. 

"Jadi kita minta KPU untuk profesional melakukan verifikasi sedetail mungkin," beber Wakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (16/8/2024).

Bahkan dia katakan, KPU punya kewenangan penuh dalam melakukan verifikasi dan validasi. Khususnya terkait dengan keabsahan dari dukungan yang diberikan melalui NIK tersebut.

Ketua Bappilu NasDem Teritorial Jawa Barat itu menekankan bahwa KPU harus bertindak cepat menyikapi polemik pencatutan tersebut. Terlebih pendaftaran calon akan digelar pada 27 Agustus 2024.

"Ya kita minta KPU untuk secepatnya. Karena tanggal 27 sudah mulai pendaftaran ya, jadi supaya tidak menimbulkan polemik, spekulasi, dan sebagainya. KPU bisa untuk bisa menyelesaikan secepatnya terkait dengan soal calon independen," ujar Saan.