Akhir Kepemimpinan Jokowi, PDIP Beri Catatan Kritis: No Viral, No Justice!

Selanjutnya, kata Wayan, dalam pembangunan hukum dan HAM bahwa rapor merah yang disampaikan sebagian kalangan tentang kinerja penegakan hukum yang belum adil dan independen seolah terbukti. Pemerintah berupaya membangun sebuah sistem hukum yang berkeadilan, berkepastian, dan berkemanfaatan; serta independen, profesional, dan akuntabel. 

Namun begitu, kenyataannya bahwa politik anggaran APBN yang ada masih jauh dalam memenuhi kebutuhan pembangunan sistem hukum yang memadai dan sesuai standar. Misalnya, hakim-hakim di daerah dan para aparat penegak hukum terus mengeluh tentang rumah dinas dan biaya operasional yang terbilang sangat tidak realistis. “Kekurangan sarana juga terkadang mengganggu independensi serta kondisi yang tidak memungkinkan untuk menjaga profesionalitas dan akuntabilitas kerja,” jelas dia.

Selain itu, Wayan menyebut independensi peradilan dan penegakan hukum dalam menciptakan keadilan juga masih memiliki persepsi negatif. Menurunnya angka kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan kelembagaan hukum, diiringi dengan berbagai gerakan masyarakat. 

“Tagar “No Viral No Justice” yang sempat menghiasi media sosial dan media massa, menjadi contoh kurang sensitifnya kepemimpinan untuk secara serius menindak berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Responsivitas memang meningkat namun tingkat penyelesaian dan kepuasan publik terhadap keadilan tidak seimbang dengan penanganannya,” kata Legislator asal Bali ini.

Catatan kritis selanjutnya terkait dengan keadilan sosial. Presiden Jokowi memiliki program dan visi untuk membangun dan meningkatkan perekonomian bangsa yang tinggi dan berkelanjutan sesuai dengan perkembangan zaman. Presiden Jokowi berupaya untuk menyelesaikan persoalan agraria dan pemanfaatan sumber daya alam. 

“Namun dalam implementasinya, program-program ini belum mampu untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan (sustainable). Ruang hijau masih minim, polusi udara memburuk, dan pengalihan hutan masih menjadi isu di masyarakat,” katanya.

Ditambah lagi, sistem penegakan hukum terhadap illegal mining/drilling/logging juga belum optimal. Pembangunan proyek strategis nasional bersinggungan dengan keadilan sosial dalam reformasi pertanahan, maka aparat sering berhadapan dengan masyarakat yang mencari keadilan ketika mereka menjadi korban dalam pembebasan lahan.