Pintu Terbuka Lebar Bagi Kaesang Pangerap, Baleg DPR RI Sepakat Syarat Usia Kandidat Pilkada Ikuti Putusan MA

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui aturan batas usia minimal calon kepala daerah dalam revisi UU Pilkada tidak merujuk pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dirilis pada Selasa (20/8/2024).

Daftar inventarisasi masalah (DIM) tersebut akan mengikuti putusan Mahkamah Agung (MA) bahwa batas usia minimal calon kepala daerah dihitung sejak pelantikan.

"Setuju ya merujuk pada putusan Mahkamah Agung, ya? Lanjut?” Kata Wakil Ketua Baleg DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek saat rapat di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Rabu (21/8/2024).

Dalam pembahasannya, Fraksi Partai Gerindra meminta agar aturan syarat usia calon kepala daerah itu merujuk pada putusan MA.

“Mahkota putusan itu adalah amar putusan. Lagipula tidak ada kewenangan institusi Mahkamah Konstitusi menegasikan putusan Mahkamah Agung. Jadi keputusan MA tetap mengikat," ujar Habiburokhman.

Di sisi lain, Fraksi PDIP keberatan dengan permintaan Gerindra. Pihaknya ingin agar aturan itu merujuk pada putusan MK.

Baca Juga

Putusan MK Ubah Wajah Industri Asuransi di Indonesia

"Jadi teorinya karena calon, ya waktu pendaftaran, penetapan, daftar dan kemudian ditetapkan. Menurut hemat kami, saya baru membaca dan logikanya masuk," kata anggota Baleg DPR Fraksi PDIP TB Hasanuddin.

Dia pun membandingkan dengan DIM yang lain serta aturan usia pendaftaran akademi militer (Akmil).

“Dalam DIM Nomor 68 calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1). Jadi calon, calon, calon, kita belum bicara bupati dan gubernur terpilih,” kata TB.

"Waktu ditetapkan sebagai calon taruna Akmil itu adalah batasnya, tidak kemudian sesudah Letnan 2,” lanjutnya.

Sementara itu, perwakilan pemerintah yakni Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan akan mengikuti kesepakatan dari Panja RUU Pilkada Baleg DPR.

"Kami dari pemerintah ikut saja dari apa yang menjadi kesepakan teman-teman di parlemen," ujar mantan Ketua Baleg DPR RI itu. 

Diketahui, rumusan DIM nomor 72 yang disepakati Panja RUU Pilkada itu berbunyi:

d. berusia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, serta 25 tahun untuk calon bupati dan calon wakil bupati serta calon walikota dan calon wakil walikota terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih. (saa/raa)