Buntut Larangan Hijab, RS Medistra Dipanggil DPRD Jakarta, Petugas yang Lakukan Wawancara Diskriminatif Dapat Sanksi Tegas

Jakarta, tvOnenews.com - Ramai dugaan larangan hijab dilakukan oleh RS Medistra terhadap calon dokter yang melamar di rumah sakit tersebut.

Berdasarkan informasi yang viral dari surat protes seorang dokter RS Medistra, dua calon dokter tersebut diberi pertanyaan tentang larangan hijab dan bersifat diskriminatif terhadap agama Islam.

Terkait hal ini, Komisi E DPRD Jakarta melakukan pertemuan dengan RS Medistra untuk menjawab masalah larangan hijab tersebut.

Berdasarkan pertemuan tersebut, sudah disepakati bahwa RS Medistra tidak akan melakukan diskriminasi terhadap agama apa pun.

Selain itu, RS Medistra juga membolehkan kepada dokter atau petugas kesehatan yang ingin menggunakan hijab saat bekerja.

Anggota Komisi E DPRD Jakarta, Muhammad Thamrin mengatakan, masalah dugaan larangan hijab di RS Medistra kini sudah selesai.

Baca Juga

Kenaikan Tarif Ragunan Disepakati DPRD DKI Jakarta, Ini Alasannya

"Masalah ini sudah clear. Insyaallah ini juga berita gembira untuk umat Islam yang mau bekerja sebagai tenaga medis di RS Medistra," kata Muhammad Thamrin.

Pihak manajemen RS Medistra dan Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta telah memenuhi undangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta di Ruang Rapat Komisi E DPRD DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024) lalu.

Pertemuan itu dilakukan untuk mengklarifikasi masalah yang sebenarnya.

Dengan selesainya persoalan itu, dia berharap agar tidak ada lagi tindakan diskriminatif kepada warga negara Indonesia.

Selain itu, ia juga mengungkapkan apresiasinya terhadap pihak rumah sakit yang memberikan sanksi kepada pewawancara dengan pertanyaan diskriminatif itu.

"Kami juga mengapresiasi atas sanksi yang diberikan manajemen RS Medistra kepada petugas yang melakukan wawancara secara diskriminatif tersebut," ujar dia lagi.

Sementara itu, Dirut RS Medistra Agung Budisatria mengatakan, pihaknya akan melakukan perbaikan agar tidak kembali terjadi diskriminasi.

"Kami akan melakukan perbaikan, termasuk model seragam dan tidak ada larangan terkait memakai hijab, sehingga tidak ada lagi polemik di bawah," kata Agung. (ant/iwh)