Habib Rizieq Peringatkan Prabowo Ada Beban Besar Setelah Pelantikan Presiden, Beri Pesan Ini Agar Bisa Selamatkan NKRI

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab memberi pesan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto karena menurutnya akan ada beban besar setelah pelantikan presiden.

Diketahui, Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024 yang akan datang. Terkait hal ini, Habib Rizieq mengingatkan hal yang harus segera dilakukan setelah pelantikan itu.

Habib Rizieq dikenal sebagai tokoh Islam yang sering menyuarakan kritik keras terhadap pemerintah.

Habib Rizieq juga diketahui sebagai salah satu ulama pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019 lalu.

Meski demikian, di Pilpres 2024, dukungan Habib Rizieq tidak sama dengan pilihannya di tahun 2019 itu.

Baca Juga

Rekam Jejak Destry Damayanti, Ekonom yang Kini Jadi Calon Tunggal Gubernur BI

Di dalam sebuah ceramah di Masjid Al Ishlah Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Habib Rizieq memberikan pesan kepada Prabowo Subianto yang akan segera dilantik itu.

Melalui pesannya, ia juga memberikan peringatan kepada presiden terpilih tersebut bahwa ada beban besar yang menantinya.

Beban tersebut adalah utang negara yang begitu tinggi semasa periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Imam Besar FPI ini, setelah dilantik Prabowo wajib mengaudit utang negara yang tinggi tersebut.

"Insyaallah nanti tanggal 20 Oktober, jika Pak Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sarankan program pertamanya dalam rangka untuk menyelamatkan NKRI, seluruh utang negara diaudit," kata Habib Rizieq, dikutip dari YouTube IBTV, Minggu (8/9/2024).

Ia menegaskan, semua utang yang ada wajib diaudit dan diperiksa apakah termasuk legal atau ilegal.

Menurutnya, jika sudah diaudit maka akan terlihat mana utang yang legal dan wajib dibayar negara, atau utang ilegal yang sebenarnya bukan beban negara.

Dijelaskan Habib Rizieq, utang legal adalah yang sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR.

"Mana yang legal, itu utang yang disepakati oelh pemerintah dan DPR, legal, bayar. Sesuai perjanjian," kata dia menegaskan.

Namun, menurutnya akan ada utang ilegal yakni yang tidak melalui persetujuan DPR atau tidak melalui prosedur yang benar.

"Tidak melalui prosedur yang sebenarnya, tidak ada studinya, tidak memenuhi persyaratan, atau bahkan ada satu proyek para ahli sudah mengatakan, ini tidak boleh dibangun, ini berbahaya, tapi pemerintah tetap tubruk, dia jalan. Ini semua utang ilegal," ujarnya.