Kementerian ESDM Akan Paparkan Fokus Isu Transisi Energi di G20

Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memaparkan fokus isu transisi energi dari keamanan energi hingga teknologi dalam forum pembahasan dan kerja sama di Konferensi Tingkat Tinggi Group of Twenty atau KTT G20.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi mengatakan Presidensi G20 Indonesia memprioritaskan tiga isu utama, yakni transisi energi berkelanjutan, sistem kesehatan dunia, serta transformasi ekonomi dan digital.

"Energy Transitions Working Group (ETWG) menitikberatkan fokus pada keamanan energi, akses dan efisiensi energi, serta transisi energi untuk menuju sistem energi yang rendah karbon, termasuk juga pada investasi dan inovasi pada teknologi yang lebih bersih dan efisien," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Selasa (25/01/2022).

Indonesia membagi pembahasan isu pada forum G20 dalam dua jalur pertemuan, yaitu Sherpa Track dan Financial Track. Sherpa Track membahas isu-isu ekonomi nonkeuangan mulai dari energi, pembangunan, pariwisata, ekonomi digital, pendidikan, tenaga kerja, pertanian, perdagangan, investasi, industri, kesehatan, anti korupsi, lingkungan, hingga perubahan iklim.

Adapun Financial Track memprioritaskan enam isu terkait dengan ekonomi, yakni exit policy untuk pemulihan ekonomi global pasca pandemi, dampak Covid-19 terhadap sektor rill, sistem pembayaran digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan, dan perpajakan internasional.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan juru bicara yang berkaitan dengan Sherpa Track diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Sedangkan, posisi wakil ketua diisi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Kemudian, juru bicara yang berkaitan dengan Financial Track dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dengan posisi wakil ketua dijabat oleh Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjiyo.

Baca Juga

Kementerian ESDM Tegaskan Sanksi, 45 IUP Tambang Batu Bara dan Mineral Terancam Dicabut

Adapun komunikasi umum terkait penyelenggaraan akan dilakukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Sedangkan, isu-isu khusus terkait kebijakan presiden dari Istana Presiden akan dilakukan oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.(chm/ant)