Zaken Kabinet Prabowo Bisa Kurangi Jatah Kursi Menteri untuk Partai Koalisi, Demokrat Singgung Peran 'Kabinet Bayangan': Tidak Masalah

Jakarta, tvOnenews.com - Wacana pembentukan Zaken Kabinet oleh presiden terpilih Prabowo Subianto menimbulkan berbagai reaksi dari sejumlah pihak.

Ada yang menyebut bahwa Zaken Kabinet akan bisa mengurangi jatah menteri dari partai-partai pengusung lantaran kabinet akan diisi oleh menteri yang benar-benar ahli di bidangnya.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Andi Mallarangeng, turut memberikan pandangannya terkait hal ini dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam, Rabu (11/9/2024).

Andi Mallarangeng menjelaskan bagaimana Partai Demokrat melihat konsep tersebut serta peran partai politik dalam pengisian jabatan kabinet.

Zaken Kabinet Bukan Masalah Jika Partai Politik Punya Kader Berkualitas

Andi Mallarangeng menegaskan, salah satu fungsi utama partai politik adalah melakukan rekrutmen atau kaderisasi dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki keahlian.

Baca Juga

Pemulangan 9 WNI Bukti Nyata Efektivitas Diplomasi RI

"Kita melakukan rekrutmen dari warga masyarakat untuk masuk ke dalam partai politik. Masyarakat ini memiliki berbagai keahlian, dan ketika partai menang dalam pemilu, mereka dapat kita calonkan untuk mengisi posisi eksekutif maupun legislatif," ungkapnya.

Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa partai politik modern, seperti Partai Gerindra dan Partai Demokrat, memiliki struktur yang lebih profesional.

"Di Gerindra maupun Demokrat, ada ketua-ketua bidang yang membidangi sektor-sektor seperti kelautan, perindustrian, kehutanan, pertanian, dan lain-lain. Mereka seperti kabinet bayangan yang memonitor berbagai isu. Selain itu, mereka memiliki latar belakang yang tepat untuk bidang-bidang tersebut," tambah Andi.

Maka jika memang Prabowo menerapkan Zaken Kabinet, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah untuk partai-partai yang melakukan rekrutmen dagan baik dan menghasilkan kader-kader yang ahli di bidang tertentu.

Meskipun sistem parlementer seperti yang diterapkan di Malaysia dan Singapura menuntut semua menteri berasal dari parlemen, Andi menekankan bahwa dalam sistem presidensial seperti di Indonesia, presiden memiliki keleluasaan lebih besar.

"Dalam sistem presidensial, presiden bisa saja memilih orang yang nonpartai politik untuk masuk dalam kabinet, seperti di Kementerian Keuangan. Namun, partai-partai koalisi pasti memiliki ahli yang dapat diusulkan untuk posisi-posisi tertentu," jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan presiden terpilih. "Ini semua tergantung pada presiden terpilih nantinya," ujarnya.

Saat ditanya apakah Partai Demokrat khawatir dengan wacana zaken kabinet, Andi menjelaskan bahwa Demokrat tidak merasa terancam. Menurutnya, jika Zaken Kabinet yang diusung Prabowo dimaknai sebagai "the right man in the right place", maka tidak akan menimbulkan masalah bagi partai.

"Kalau Zaken Kabinet adalah orang yang ahli dalam bidangnya atau punya kapasitas untuk menjalankan tugas dari kementerian, itu kan pada dasarnya juga zaken kabinet. Jangan selalu dianggap bahwa zaken kabinet berarti nonpartai politik," tegas Andi.

Wacana Zaken Kabinet Pemerintahan Prabowo-Gibran

Zaken kabinet yang secara harfiah berarti kabinet dari kalangan ahli, sebenarnya bukan konsep baru di Indonesia.

Kabinet ini telah diterapkan pada era Kabinet Juanda (1957-1959), Kabinet Natsir (1950-1951), dan Kabinet Wilopo (1952-1953) di masa Presiden Soekarno.

Konsep ini bertujuan untuk menghindari malfungsi dan praktik korupsi dengan menempatkan orang-orang ahli di posisi kunci pemerintahan.

Wacana Zaken Kabinet di pemerintahan Prabowo ramai diperbincangkan karena keterangan yang diberikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra, Ahmad Muzani.

Muzani menyebut, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menginginkan pembentukan sebuah pemerintahan dengan model Zaken Kabinet.

Menurut Muzani, zaken kabinet adalah konsep kabinet yang beranggotakan para ahli di bidang masing-masing, meskipun mereka berasal atau diusulkan oleh partai politik.

“Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yang ahli di bidangnya meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang,” kata Muzani, Senin (9/9/2024). (rpi)