Kemenhub Sebut Masih Belum Ada Keputusan Terkait Kenaikan Harga Tiket KRL Meski Sudah Ada Kajian Naik Rp1.000

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut masih belum ada keputusan terkait kenaikan harga tiket kereta rel listrik (KRL).

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Mohamad Risal Wasal pada Kamis (12/9/2024). 

"Sampai sekarang belum juga ya karena belum ada keputusan apakah itu naik atau tidaknya. Tunggu saja. Kita tunggu kabinet (pemerintahan) baru, baru kita seperti apa arahnya ya. Kalau tebak-tebakan tidak keren juga," kata Risal. 

Adapun soal isu tarif tiket KRL berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), Risal menyampaikan hal tersebut belum ada.

"Masih belum ada. Pokoknya kita tidak tebak-tebakan dulu. Saya menunggu arahan dulu yang terbaru nantinya," ujarnya.

Meski begitu, Kemenhub mengakui pihaknya sudah memiliki kajian terkait untuk menaikkan tarif kereta KRL sebesar Rp1.000.

Baca Juga

Ternyata Ini Alasan KM Virgo Belum Juga Diangkat ke Permukaan, Kemenhub Tegur Keras Pihak Asuransi P&I

"Ada. Kajian itu ada sebenarnya waktu itu kita mau menaikkan sebanyak Rp1.000. Waktu itu ya Rp1.000-Rp2.000 itu posisinya. Tapi itu belum. Untuk penerapannya belum. Kajian itu ada hanya cuma naik Rp1.000," terangnya. 

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan pemberian subsidi berbasis NIK untuk tiket KRL Commuter Line Jabodetabek pada 2025 masih bersifat wacana.

Budi menyebut memang sedang dilakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan oleh orang yang memang sepantasnya mendapatkan subsidi.

Akan tetapi, kata dia, semua opsi yang ada masih bersifat wacana dan belum ada keputusan final.

Wacana pengenaan subsidi untuk KRL menjadi berbasis NIK ramai menjadi perbincangan di media sosial dalam beberapa waktu terakhir.

Hal itu bermula dari pemberitaan yang mengutip data di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 dari pemerintah yang diserahkan ke DPR untuk dibahas bersama.

Dalam dokumen tersebut ditetapkan anggaran belanja subsidi PSO kereta api yang ditujukan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api termasuk KRL Jabodetabek.

Beberapa perbaikan yang dilakukan, yakni salah satunya dengan mengubah sistem pemberian subsidi untuk tahun depan. (ant/nsi)