Cak Imin Mengaku Belum Pernah Diundang KIM untuk Bahas Kabinet Menteri: Posisi Kami...

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengaku belum pernah diundang oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) untuk membahas susunan kabinet menteri. 

Hal itu disampaikan Cak Imin usai melaksanakan jalan sehat bersama 68 calon legislatif terpilih DPR RI di Kompleks Parlemen DPR RI, pada Sabtu (14/9).

“Saya gatau, sampai hari ini saya belum pernah diundang,” kata Cak Imin di Kompleks Parlemen DPR RI.

Cak Imin mengungkapkan pembahasan susunan kabinet merupakan wewenang dari Presiden Terpilih RI 2024-2029, Prabowo Subianto. Maka dari itu, saat ini dirinya hanya menunggu ajakan pembahasan tersebut.

“Saya ini belum sama sekali terlibat. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu saja,” jelas Cak Imin.

Baca Juga

Presiden Lee Jae Myung Sebut Indonesia Jadi Satu-satunya Mitra Tingkat Tertinggi Korea Selatan

Terkait susunan kabinet menteri ini pihaknya belum menentukan nama menteri yang akan diajukan kepada Prabowo Subianto. Namun, ia menegaskan saat ini antara PKB dengan Gerindra masih berkomunikasi dengan baik.

“Belum, belum (mengajukan nama menteri). Kita masih mengintensifkan komunikasi dengan pak Prabowo dan tim Gerindra khususnya, karena PKB ingin solid bersama Gerindra,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Fraksi PKB DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal mengatakan partainya sudah diminta menyodorkan nama kader untuk calon menteri untuk kabinet pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto periode 2024-2029.   

Dia menilai bahwa Prabowo pun melakukan demikian ke partai-partai lainnya selain PKB saja. Menurutnya hal itu pun hanya diketahui oleh para ketua umum partai dan juga Prabowo.   

"Pokoknya nama-nama kader-kader yang terbaik, profesional di bidang yang diminta, itu pasti berbicara kayak demikian. Ya PKB yang diminta seperti itu, kita kirim nama-nama," kata Cucun di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (13/9).

Terkait isu penambahan jumlah kementerian, menurutnya PKB sudah menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Kementerian Negara untuk dibawa ke rapat paripurna. Menurutnya PKB mendukung langkah-langkah demi kemajuan Indonesia.   

"Ini bagian daripada proses demokrasi yang ada di kita, melihat bagaimana Pak Prabowo ini bikin percepatan apa yang dimaksud dengan program-program quick win-nya ini segera tercapai," kata dia.   
Dia juga menilai sejauh ini konsep kemandirian pangan yang menargetkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia belum tercapai. Maka dia pun yakin pasti akan ada pemisahan-pemisahan kementerian untuk mempercepat target tersebut.