Pengamat Duga Ada Keterlibatan Oknum Penegak Hukum Lain dalam Kasus Suap Ronald Tannur, Ini Buktinya

Surabaya, tvOnenews.com - Pasca ditangkap dalam sebuah OTT Kejaksaan Agung, tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang diduga menerima suap untuk memutus vonis bebas Ronald Tannur, terdakwa kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti, kini resmi ditahan. 

Pengamat Hukum Sahlan Azwar di Surabaya menyebut, Kejagung mesti mendalami keterlibatan instansi penegak hukum lain yang patut dicurigai dalam kasus suap Ronald Tannur.

Kasus ini menyulut perhatian publik, terutama terkait dugaan rekayasa yang melibatkan lebih dari satu instansi hukum. 

“Kami prihatin dengan kasus ini, tetapi tak terkejut. Sejak awal, banyak kejanggalan dalam putusan bebas Ronald Tannur, padahal ada bukti korban meninggal akibat penganiayaan. Dugaan kami, desain kasus ini sudah disusun sejak tahap awal proses hukum, tidak hanya di pengadilan,” ungkap Sahlan.

Sumber :

• tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira

Baca Juga

Soal Nadiem yang Sempat Sakit saat Sidang Kasus Chromebook, JPU Sebut Kondisi Lain: Sehat, Tidak Diinfus

Dia menjelaskan bahwa kejanggalan tidak hanya muncul dalam persidangan, tetapi juga pada bukti yang disajikan dan proses penyidikan. 

Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian antara hasil visum dan autopsi. 

Salah satu visum menyatakan korban mengalami luka-luka, sementara hasil autopsi menunjukkan faktor alkohol sebagai penyebab kematian. 

“Ada inkonsistensi yang menunjukkan rekayasa. Rekaman CCTV yang seharusnya memperkuat tuduhan justru tidak berpengaruh besar dalam persidangan. Hal ini memicu dugaan kuat bahwa pihak lain juga berperan dalam rekayasa kasus ini,” imbuh Sahlan. 

Karena itu pria asal tanah Kijang Iji mendesak agar Kejaksaan Agung tidak hanya memfokuskan penyelidikan pada tiga hakim tersebut. 

Ia menyarankan penyelidikan lebih lanjut terhadap kemungkinan keterlibatan penegak hukum lain yang berwenang dalam proses penyidikan dan pengadilan. 

“Jika memang ada upaya mendesain kasus ini dari awal, maka sangat mungkin proses rekayasa sudah dimulai sejak tahap penyelidikan oleh instansi lain. Perlu ada kolaborasi antara berbagai pihak hukum untuk menelusuri peran masing-masing,” tegasnya. 

Sumber :

• Antara

Menurutnya, kasus tersebut menunjukkan pentingnya transparansi dalam penanganan perkara.