Pakar Hukum Sebut Eks Wamenkumham Denny Indrayana Sudah Menyandang Status Tersangka Sejak 2015, Ini Kasusnya

Jakarta, tvOnenews.com - Pakar hukum pidana dari Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf geram melihat mangkraknya kasus payment gateway Kemenkumham selama hampir 10 tahun di kepolisian.

Dia mempertanyakan eks Wamenkumham Denny Indrayana yang tak kunjung ditahan meski sudah menyandang status tersangka sejak 2015. 

"Seharusnya Denny Indrayana cepat ditahan sejak ditetapkan tersangka pada tahun 2015 berdasarkan kacamata Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," ujar dia dalam keterangannya, Senin (28/10/2024).

Hudi mendesak Kapolri Listyo Sigit Prabowo untuk turun tangan, meminta klarifikasi dari jajarannya soal perkara yang jalan di tempat ini.

Dia khawatir ada pengondisian, sebagaimana perkara Ronald Tannur yang baru-baru ini menggemparkan publik.

Baca Juga

Bareskrim Polri Dalami Peran Istri Kapolres Bima AKBP Didik di Kasus Narkoba, Darah dan Rambut Dicek

"Nah itu yang sering menjadi tanda kutip menjadi 'barang dagangan' itu. Kalau ada Dirtipikor main kita laporkan ke Kapolri supaya diperiksa, kenapa kasus sekian lama tidak berjalan," ucapnya.

Sebagai informasi, pada 2015, Denny Indraya telah ditetapkan tersangka oleh Polri dalam kasus dugaan korupsi payment gateway.

Kasus ini ditangani di era Kapolri Jenderal Badrodin Haiti. Denny dianggap berperan menginstruksikan rujukan dua vendor proyek payment gateway.

Denny juga diduga memfasilitasi kedua vendor itu untuk mengoperasikan sistem tersebut. Dua vendor yang dimaksud yakni PT Nusa Inti Artha (Doku) dan PT Finnet Indonesia. 

"Satu rekening dibuka atas nama dua vendor itu. Uang disetorkan ke sana, baru disetorkan ke Bendahara Negara. Ini yang menyalahi aturan, harusnya langsung ke Bendahara Negara," ujar Kepala Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Anton Charliyan pada Rabu 25 Maret 2015.

Penyidik memperkirakan dugaan kerugian negara atas kasus itu mencapai Rp32.093.692.000 (Rp32,09 miliar).

Polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta dari sistem itu.

Anton mengatakan, manuver Denny dalam kasus ini sebenarnya kurang disetujui oleh orang-orang di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.

Namun, Denny tetap bersikukuh agar program tersebut harus berjalan. 

Denny diduga kuat menyalahgunakan wewenangnya sebagai Wakil Menkumham dalam program sistem pembayaran pembuatan paspor secara elektronik.

Kejaksaan Agung sudah buka suara soal kasus dugaan korupsi payment gateway.