Gelar Rapat Perdana, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Bahas Subsidi BBM dan Listrik

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan akan menggelar rapat perdana yang membahas mengenai subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, pada Senin (4/11/2024) besok.

Usai rapat terbatas mengenai program Quick Win sektor perekonomian masa pemerintahan Prabowo-Gibran tahun 2024-2029, Bahlil Lahadalia menuturkan bahwa dalam rapat perdana nantinya akan dibahas mengenai skema subsidi baru untuk BBM, listrik, dan LPG.

“Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya,” ujar Bahlil, kepada awak media, pada Minggu (3/11/2024).

Sumber :

• ANTARA

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa salah satu formulasinya yang dibahas adalah mengenai ketepatan penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. 

Baca Juga

Pemerintah Siap Jaga Stabilitas Energi di Tengah Dinamika Global

Sebab Bahlil menyebutkan bahwa subsidi itu diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima.

“Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending,” jelas Bahlil.

Kemudian Bahlil mengungkapkan nantinya dalam rapat tersebut juga akan dihadiri oleh Kementerian terkait . Hal ini dikarenakan atas perintah Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan,” tukas Bahlil.

Sekadar informasi, Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik senilai Rp 100 triliun berpotensi tidak tepat sasaran.

Hal ini diungkapkan dirinya saat Konferensi Pers Pembahasan Usulan Program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, di Ballroom Hotel Four Seasons, Jakarta Selatan, pada Minggu (3/12/2024).

Bahlil menyebutkan hal itu diketahui usai ada berbagai laporan yang masuk mulai dari Pertamina, PLN maupun BPH Migas.

“Kami menengarai dalam berbagai laporan yang masuk, baik PLN, Pertamina maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran. Kurang lebih sekitar 20 - 30 persen subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran. Dan itu gede, angkanya itu kurang lebih Rp 100 triliun,” ungkap Bahlil. (ars/aes)