Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu bersama KPU hingga DPR Turun Tangan Kawal Netralitas di Jawa Tengah

Jakarta, tvOnenews.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Totok Hariyono belum lama ini menghadiri Kunjungan Kerja Spesifik yang diadakan Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, pada Rabu (13/11/2024).

Agenda tersebut dilakukan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai langkah Bawaslu dalam persiapan menuju Pemilihan Umum atau Pemilu 2024.

Pertemuan itu menitikberatkan pada kesiapan teknis dan pengawasan agar pemilu mendatang berjalan lancar dan transparan.

Dalam kunjungannya, Ketua Bawaslu Jawa Tengah, Muhammad Amin, menyampaikan bahwa Bawaslu Jateng telah mengeluarkan 2.647 imbauan di semua tingkatan wilayah, mulai dari provinsi hingga kecamatan.

Langkah ini adalah upaya pencegahan agar Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) bisa diperbarui menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat.

Amin menjelaskan bahwa untuk menjaga netralitas, Bawaslu Jateng juga mengadakan sosialisasi bagi ASN, kepala desa, TNI, dan Polri.

Baca Juga

Ancaman Badai PHK Menguat, DPR Desak Pemerintah Siapkan Deteksi Dini

Sosialisasi ini telah dilakukan sebanyak dua kali di tingkat provinsi dan 649 kali di kabupaten/kota.

Lebih lanjut, Bawaslu Jateng juga menjalankan program Patroli Kawal Hak Pilih yang melibatkan Panitia Pengawas Desa (PKD) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

"Program ini bertujuan melindungi hak pilih masyarakat, mencegah pelanggaran, dan memperbarui data pemilih yang berubah, seperti data penduduk pindah, meninggal, atau bukan penduduk setempat," jelas Amin dalam keterangan yang diterima, Kamis (14/11/2024).

Ketua Tim Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Ia menekankan pentingnya netralitas penyelenggara dan stakeholder di Jateng.

"Karena menjadi tidak netral adalah hal yang bisa dan sangat mungkin untuk tidak terbukti secara hukum," tegasnya.

Komisi II juga menyoroti pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam bentuk hibah dan fasilitas yang disediakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan kesuksesan Pemilu serentak ini.

Kunjungan ini menunjukkan komitmen bersama antara DPR RI, Bawaslu, KPU, dan pemerintah daerah dalam menjaga kelancaran proses pemilu serta mengantisipasi berbagai tantangan yang mungkin muncul menjelang hari pemungutan suara.