Minta Perlindungan dari Tekanan Rancangan Permenkes, Petani Tembakau Optimalkan Pengaduan Lapor Mas Wapres

Jakarta, tvOnenews.com - Para petani tembakau dari berbagai wilayah di Jawa Timur mendatangi Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Satwapres) di Jalan Kebon Sirih No.14, Jakarta Pusat, Rabu (13/8/2024). 

Dipimpin oleh M. Yasid, Ketua Dewan Pengurus Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (DPC APTI) Bondowoso, mereka membawa aspirasi yang terangkum dalam dokumen lengkap, menolak rancangan peraturan yang dinilai dapat mengancam mata pencaharian mereka.

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) yang menjadi sorotan ini mencakup aturan seperti zonasi penjualan rokok dalam radius 200 meter, pembatasan kadar tar dan nikotin, hingga kebijakan kemasan rokok tanpa identitas. 

Menurut Yasid, regulasi ini akan memberikan dampak besar terhadap kesejahteraan petani tembakau.

“Kami sudah bersurat ke Bapak Presiden Prabowo Subianto dan kementerian terkait. Aspirasi ini mewakili petani tembakau Jawa Timur yang kini hidupnya terancam oleh kebijakan Kemenkes. Kami mohon perlindungan,” beber Yasid.

Baca Juga

Periksa Enam ASN, KPK Dalami Soal Intervensi yang Dilakukan Fadia Arafiq

Yasid menyampaikan apresiasinya terhadap kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang memberikan ruang dialog kepada masyarakat. 

Namun, ia berharap pembahasan Rancangan Permenkes segera dihentikan karena bisa menjadi pukulan telak bagi sekitar 2,5 juta petani tembakau di 15 provinsi.

Kemudian, untuk diketahui, di Bondowoso sendiri, sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya pada tembakau. 

“Tahun ini, lahan tembakau meningkat menjadi 10.000 hektar, dari 6.500 hektar tahun lalu. Hasilnya tiga kali lipat lebih besar dibanding tanaman palawija,” tegas Yasid.

Ia juga menyoroti varietas unggulan tembakau Bondowoso, Maesan I dan Maesan II, yang bahkan menarik minat petani dari luar daerah. 

“Tembakau Bondowoso sangat diminati perusahaan. Yang kami butuhkan adalah perhatian dan pendampingan dari pemerintah agar komoditas ini tetap hidup,” tambahnya.

Selain itu, Yasid mengkritik Kemenkes yang dinilai tidak melibatkan petani dalam proses penyusunan aturan ini. 

“Kami sudah memberikan ratusan masukan di situs Partisipasi Sehat, tapi tidak ada tindak lanjut. Public hearing yang disebut sudah dilakukan pun tidak melibatkan kami,” ujarnya kecewa.

Yasid berharap agar pemerintah tidak mengabaikan suara petani yang terus berjuang mempertahankan hidup di tengah regulasi yang dinilai tidak adil. 

“Kalau hilir ditekan, hulu pasti terkena dampak. Ke mana nasib IHT ini akan dibawa?” pungkasnya. (aag)