KPU: Kendala di Papua Pegunungan dan Papua Tengah Kirim Formulir C Hasil Lewat Sirekap Mobile

Jakarta, tvOnenews.com – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Betty Epsilon Idroos mengungkapkan bahwa pengiriman formulir C Hasil melalui Sirekap Mobile telah mencapai 97,85 persen hingga pukul 13.00 WIB.

Namun, sejumlah kendala masih terjadi, terutama di wilayah Papua Pegunungan dan Papua Tengah.

“Terkait dengan proses pengiriman formulir C Hasil, bagaimana yang sudah kami sampaikan bahwa Sirekap ini ada tiga macam, Sirekap C hasil, yang kita sebut Sirekap Mobile,” jelas dia, di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).

“Alhamdulillah di hari ketiga ini, kita sudah mendapatkan 90 persen data sampai tengah malam. Dan per jam 13.00 WIB sudah ada kenaikan 97,85 persen,” sambung Betty.

Meski capaian ini tergolong tinggi, Betty mencatat adanya pengiriman yang belum optimal di beberapa wilayah dengan akses geografis sulit, seperti Papua Pegunungan dan Papua Tengah. 

Tantangan ini dihadapi dalam penggunaan Sirekap Mobile, aplikasi yang digunakan oleh petugas TPS untuk merekam hasil pemungutan suara.

Baca Juga

Soal Putusan MA-MK Terkait Ijazah Wapres Gibran, Ketua KPU Pastikan Verifikasi Sesuai Undang-Undang

“Memang ada beberapa tempat yang pengiriman C Hasil tidak optimal. Antara lain Papua Pegunungan dan Papua Tengah, itu untuk Sirekap Mobile,“ tegasnya.

Selain itu, KPU juga menggunakan Sirekap Web sebagai alat bantu rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). 

Dalam mekanisme ini, petugas PPK mengunggah formulir C Hasil untuk melakukan rekapitulasi data.

“Yang kedua adalah Sirekap Web. Ini adalah alat yang digunakan oleh semua PPK se-Indonesia untuk melakukan rekapitulasi berdasarkan C Hasil yang diunggah mereka untuk disampaikan menjadi alat bantu,” jelas Betty.

Dari total 7.288 kecamatan, hingga kini sebanyak 406 kecamatan telah menyelesaikan proses finalisasi menggunakan Sirekap Web.

KPU terus mengupayakan optimalisasi sistem rekapitulasi berbasis teknologi ini untuk memastikan akurasi dan transparansi dalam pemilu.

Kendala di wilayah tertentu seperti Papua akan menjadi perhatian utama dalam proses evaluasi mendatang. (agr/muu)