Tegas, Ketum IMM Tolak Keras Usulan Politisi PDIP Terkait Polri di Bawah Kemendagri

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Riyan Betra Delza ikut menanggapi soal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melempar wacana mendorong Polri kembali di bawah naungan Kemendagri. 

Dia menolak keras atas wacana Polri untuk berada di bawah naungan Kemendagri.

Riyan beralasan wacana tersebut sebagai sikap yang reaktif dikarenakan kekalahan partai ini di beberapa wilayah strategis dalam Pilkada 2024.

“Pertama tentu menolak wacana itu dan saya melihat wacana tersebut sebagai sikap reaktif imbas dari kekalahan dalam momen Pilkada serentak baru-baru ini. Kekalahan banyak calon kepada daerah dari Kader PDIP di beberapa wilayah strategis menurut saya menunjukkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap PDIP. Namun sepertinya menjadikan Polri sebagai kambing hitam dari kekecewaan kekalahan Pilkada," tegas Riyan, dalam keterangannya, Sabtu (30/11/2024).

Riyan menilai wacana pengembalian posisi Polri ke bawa naungan TNI dan Kemendagri sangat tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi. 

Baca Juga

Pererat Hubungan dengan Masyarakat, Polri Gelar Bansos Jelang Hari Bhayangkara ke-80

“Menempatkan posisi kepolisian di bawah Kemendagri justru membuka jalan kemunduran demokrasi dan reformasi. Kita tahu, salah satu konsensus reformasi adalah pemisahan Polri agar bisa berdiri berdaulat dan independen. Wacana semacam ini justru membuat kita mundur ke belakang," jelasnya.

Dia lantas menyarankan sebaiknya PDIP lebih banyak berbenah dan intropeksi kolektif serta belajar menerima realitas politik pada pilkada. 

“Menurut saya PDIP harus menerima realitas politik pada Pilkada serentak 2024 ini, dengan menjadikannya perenungan kolektif, bukan malah menyalahkan institusi apa lagi menyudutkan salah satu instansi negara. Menurut saya ini justru menimbulkan ketidaksukaan dimasyarakat kepada PDIP.  Masyarakat sudah menentukan pilihannya, mari kita kembali merajut persatuan dengan menegasikan narasi-narasi perpecahan” pungkasnya.

Sebelumnya, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melempar wacana mendorong Polri kembali di bawah naungan Kemendagri.

Wacana ini menyusul dikarenakan dugaan keterlibatan Polri dalam dukungan terhadap calon tertentu.

Partai berlambang banteng moncong putih ini melempar wacana tersebut dalam jumpa pers yang diadakan langsung di Kantor DPP PDI-P pada Kamis (29/11/2024).(lkf)