Dibanding Sebar Tudingan, PDIP Diminta Intropeksi Diri Terkait Hasil Pilkada Serentak 2024

Jakarta, tvOnenews.com - Kubu PDIP menuding adanya tekanan dalam perhelatan Pilkada Jawa Tengah 2024.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut tudingan itu usai pihaknya mendapati data terkait terjadinya tekanan dalam perhelatan Pilkada Jawa Tengah 2024.

Bahkan, kata Hasto, tekanan itu datang dari partai cokelat (parcok) yang disebut pihaknya bersumber dari oknum kepolisian serta keterlibatan dari Presiden RI ke-7, Joko Widodo (Jokowi).

"Jawa Tengah menghadapi suatu tekanan yang sangat kuat. Di Boyolali, Bung Ronny (Talapessy) memiliki data yang sangat kuat bagaimana instrumen parcok itu digerakkan sampai terjadi ketegangan," kata Hasto dikutip pada Senin (2/12/2024).

Tak hanya itu, Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus turut mengamini dugaan tekanan pada perhelatan Pilkada Jawa Tengah 2024.

Bahkan, Deddy menyebut jika Jawa Tengah bukan lagi kandang banteng melainkan kandang bantuan sosial (bansos) dan parcok.

Baca Juga

Dalam Waktu Dekat, Polisi Bakal Tentukan Nasib Roy Suryo dan Dokter Tifa Soal Fitnah Ijazah Palsu Jokowi

"Sekarang rekan-rekan wartawan semua mulai hari ini bisa menyebut Jawa Tengah bukan sebagai kandang banteng lagi. Tapi sebagai kandang bansos dan parcok (partai cokelat)," kata Deddy dikutip pada Senin (2/12/2024).

"Jadi jangan lagi sebut Jawa Tengah sebagai kandang banteng, tetapi sebagai kandang bansos dan parcok," sambungnya.

Di sisi lain, Pasukan Bawah Tanah (Pasbata) Jokowi turut merespons pernyataan yang dilayangkan kubu PDIP itu.

Sekjen Pasbata Jokowi, Budianto mengatakan selaiknya PDIP membuat laporan jika adanya temuan kecurangan pada perhelatan Pilkada Jawa Tengah 2024.

“Jika mengetahui ada sesuatu, harusnya PDIP laporkan ke Bawaslu dan KPU, sudah ada mekanismenya. Jangan menggiring opini, apalagi menyebut Pak Jokowi dan Parcok yang diasosiasikan Polri melakukan intervensi,” kata Budianto kepada awak media.

Budianto menuturkan semestinya kubu PDIP tak asal menuding terkait perhelatan Pilkada Serentak 2024.

Ia berujar tudingan tersebut turut menyurutkan para penyelenggara Pilkada Serentak 2024 yang telah menjaga integritas perhelatan pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Kita harus mendukung mekanisme yang sudah ada, bukan justru menciptakan keraguan yang tidak berdasar terhadap lembaga-lembaga yang sudah bekerja keras menjaga integritas pemilu,” kata Budianto.

Tak hanya itu, Budianto meminta stiap pihak dapat menerima hasil penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.