Bawaslu Sebut 26 dari 180 Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 Tak Ditindaklanjuti KPU, Ada Perbedaan Perspektif

Jakarta, tvOnenews.com - Sampai 3 Desember Pukul 14.00 WIB, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) telah merekomendasikan sebanyak 180 TPS dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada 2024 kepada KPU.

Namun, Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengungkapkan ada 26 rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti KPU, sedangkan 123 rekomendasi akan dilaksanakan KPU.

Hal itu disampaikan Lolly saat membuka acara Media Gathering & Diskusi Media dengan tema Evaluasi Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bintan, Kepulauan Riau, (3/12/2024).

“Dari jumlah rekomendasi PSU tersebut, 26 diantaranya tidak dilaksanakan KPU karena perbedaan perspektif, sedangkan sisanya masih menunggu jawaban dari KPU," katanya dikutip Rabu (4/11/2024).

Lolly menambahkan, Bawaslu juga merekomendasikan sebanyak 33 TPS untuk dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU), lima rekomendasi Penghitungan Suara Lanjutan (PSL) dan 62 rekomendasi Penghitungan Suara Susulan (PSS). Lolly mengatakan seluruhnya telah dilaksanakan oleh KPU.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat itu memandang pelaksanaan Pilkada 2024 ini lebih baik daripada gelaran pemilihan sebelumnya. Hal ini terlihat dari data sebaran PSU, PSSU, PSL, dan PSS pada Pemilihan 2024 ini yang mengalami penurunan.

Baca Juga

Wacana Pilkada Lewat DPRD, Pengamat: Biaya Politik Gila-gilaan, Demokrasi Tak Harus Selalu Coblos Langsung

“Dengan capaian tersebut dapat kita maknai bahwa upaya pencegahan jajaran pengawas semakin kuat, selain itu kinerja jajaran pengawas ad hoc juga mengalami peningkatan,” tegasnya.

Acara yang dihadiri oleh puluhan jurnalis dari berbagai media ini bertujuan untuk mempererat komunikasi sekaligus mengevaluasi proses pengawasan pemilu yang telah dilakukan. Lolly pun mengapresiasi berbagai pandangan dari para jurnalis yang dinilai konstruktif untuk perbaikan ke depan.

“Perspektif yang disampaikan bisa menjadi bahan penguatan untuk strategi pengawasan, terutama menjelang tahapan krusial seperti rekapitulasi dan pengumuman hasil,” imbuhnya.

Selain itu, Lolly juga menyampaikan pentingnya menjaga kualitas pemberitaan pemilu agar tetap berimbang dan berbasis fakta. Menurutnya, media berperan dalam membentuk opini publik yang dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawal jalannya demokrasi.

Acara Media Gathering & Diskusi Media ini ditutup dengan komitmen Bawaslu menjadikan media sebagai mitra strategis yang mampu mendorong pemilu yang lebih transparan, akuntabel, dan demokratis.

“Kami berharap kerja sama ini tidak hanya berhenti pada evaluasi, tetapi terus berlanjut hingga seluruh tahapan pemilihan serentak ini selesai dengan baik,” tutup Lolly. (rpi)