PN Lubuk Linggau Vonis Dua Orang Kepercayaan Anak Buah Halim Ali
- Antara
Selanjutnya, PT. GPU menempuh jalur hukum dengan membuat laporan polisi bernomor LP/B/129/IV/2024/SPKT/Bareskrim Polri tertanggal 26 April 2024. Fakta Hukum PT. SKB diduga kuat mafia HGU atau tanah sawit dapat dilihat dari dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Perkara: 522/Pdt.G/2023/PN. Jkt. Pst.
Dalam putusannya, mahjelis hakim menghukum tergugat 1, Nyimas Rohana, tergugat 2 Kemas H. Abdul Halim, tergugat 3 Kemas Umar H. Alim, dan tergugat 4 Nyimas Hj. Aminah.
Lalu, tergugat 5 PT. SKB untuk membayar ganti rugi kepada pihak PT. GPU sebesar Rp2.798.746.755.038 (Dua Triliun Tujuh Ratus Sembilan Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tiga Puluh Delapan).
Kemudian, ada juga putusan PN Lubuk Linggau dengan Nomor Perkara: 199, 200, 201/Pid.B/LH/2024/PN Llg yang menjatuhkan vonis terhadap Akib 10 bulan penjata, Subandi 8 bulan penjara, dan Syarief 8 bulan penjara. Selanjutnya, pihak terpidana melakukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Palembang.
Namun, putusan justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Para terpidana menerima putusan banding tersebut.
Tak hanya itu, sidang dengan agenda pembacaan putusan tersebut diwarnai aksi ujuk rasa ratusan massa gabungan dari Gerakan Masyarakat Musi Rawas Utara Bersatu dan Koalisi Gerakan Masyarakat Peduli Peradilan Linggau menggelar. Mereka melalukan aksi solidaritas dukungan kepada PN Lubuk Linggau.
Dalam aksi solidaritas tersebut, para massa mendukung PN Lubuklinggau untuk menjatuhkan hukuman maksimal bagi pelaku yang meresahkan masyarakat dan meminta aparat penegak hukum segera menangkap dan segera menyidangkan Direktur Utama PT SKB, H. Halim Ali, karena menjadi aktor utama, yang hingga kini belum diseret ke pengadilan.
Di sisi lain, tim advokasi hukum PT GPU), Sofhuan Yusfiansyah, Prasetya Sanjaya, Sandi Kurniawan, dan Khoirul, menyampaikan apresiasi atas putusan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau demi menjaga integritas pengadilan.
"Kami akan terus mengawal proses hukum ini hingga berkekuatan hukum tetap (inkacht) untuk memberikan efek jera kepada pelaku. Jangan sampai tindakan melanggar hukum seperti ini ditiru," tegas Yusfiansyah. (saa/muu)
Load more