Kasus Konflik Beragama Menurun, Imparsial Sebut Peran Penting Peran Penting Polri Dibawah Kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo

Jakarta, tvOnenews.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinilai mampu menjaga stabilitas antar umat beragama dan keyakinan di Indonesia.

Direktur Imparsial, Ardi Manto Adiputra mengatakan hal tersebut terlihat adanya penurunan kasus yang melibatkan kebebasan agama.

"Hal tersebut tercermin melalui penurunan jumlah kasus atau insiden pelanggaran terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam tiga tahun belakangan ini," kata Ardi kepada awak media, Jakarta, Kamis (12/12/2024).

Ardi menuturkan capaian positif itu selaras dengan catatan yang dimiliki oleh Imparsial dalam kasus yang melibatkan kebebasan beragama.

Pada tahun 2021 terdapat 28 kasus, tahun 2022 sebanyak 23 kasus, tahun 2023 sebanyak 18 kasus, dan tahun 2024 hingga November ini tercatat 20 kasus.

Kendati demikian, Ardi menjelaskan perlu adanya langkah perbaikan secara terus menerus.

Baca Juga

Terungkap, Alasan Utama Polri Belum Tahan AKBP Didik Usai Jadi Tersangka Penyalahgunaan Narkoba

Perbaikan tersebut berupa dimasifkannya fasilitasi dialog antar kelompok agama atau kepercayaan.

"Beberapa kasus yang mengarah pada terjadinya konflik agama berhasil diredam melalui fasilitasi dialog oleh pihak kepolisian. Misalnya, seperti yang dilakukan oleh Polres Tulang Bawang, Lampung pada tahun 2021 menyusul adanya kelompok warga yang melakukan penolakan rumah ibadah, atau tindakan tegas terhadap anggota Polri yang lalai dalam mencegah terjadinya pelanggaran kebebasan beragama sebagaimana yang terjadi terhadap Kapolres Kulonprogo pada tahun 2023," katanya. 

Tak hanya itu, Imparsial mengungkap adanya pembentukan unit keamanan berbasis kerukunan pada sejumlah wilayah di tanah air oleh Polri.

Menurut Ardi pembentukan unit itu belum menyeluruh dan hanya terdapat pada sejumlah wilayah yang rawan akan konflik umat beragama.

"Unit ini bertugas untuk memantau potensi konflik serta mengedepankan pendekatan preventif secara persuasi. Di beberapa daerah Polri juga melakukan sosialisasi kerukunan antar umat beragama melalui program safari Jumat," ucapnya. 

Ardi menjelaskan Polri sudah sepatutnya memiliki kebijakan internal panduan bagi para anggotanya dalam melakukan upaya pencegahan konflik antar umat beragama.

Tentunya kebijakan tersebut harus berbasis pada pronsi dan norma hak asasi manusia (HAM).

"Mengingat dalam waktu dekat ini umat Kristiani di Indonesia akan merayakan ibadah Natal, semoga Polri mampu menjaga dan melindungi hak-hak warga negaranya untuk beribadah dengan aman dan tenang," ungkapnya.

Di sisi lain, Ardi menyentuh Polri merupakan institusi yang berada pada garda terdepan dalam menjaga kebebasan beragama dan berkeyakinan.

"Dalam konteks ini, Polri memiliki peran krusial dalam mencegah, menangani, dan memediasi konflik tersebut dengan tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip HAM," pungkasnya. (raa)