Wacana Polri di Bawah TNI dan Kemendagri, Peneliti Ungkap Hal Ini...

Jakarta, tvOnenews.com - Setara Institute merilis hasil riset bertajuk 'Desain Transformasi Polri untuk Mendukung Indonesia Emas 2045'.

Peneliti Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan riset ini hasil identifikasi berbagai masalah yang dikeluhkan masyarakat terkait instansi Polri.

"Tidak ada lembaga negara mana pun yang sempurna. Atas itu, kami menawarkan 50 aksi transformasi Polri untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045," kata Ismail dalam keterangannya, Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Sumber :

• Istimewa

Ismail menuturkan tarnfirmasi itu dirumuskan dalam berbagai sektor yang diperlukan Polri dalam kebaikan ke depannya.

Baca Juga

Jembatan Ambruk di Pangandaran Ternyata Jembatan Merah Putih yang Dibangun TNI, Ini Kata Kodam III Siliwangi

Sektor yang dimaksud juga menyasar pada peraturan hingga peran pengawasan eksternal semisal Kompolnas.

"Kompolnas tidak hanya melakukan pengawasan pasif, tapi juga melakukan pengawasan aktif," ungkapnya.

Tak hanya itu, Ismail juga menyorot pentingnya revisi UU Polri dalam upaya memperkuat kelembagaan itu.

Menurutnya Polri juga perlu perbaikan dari sisi eksternal semisal tak menutup diri dari kritik yang disampaikan masyarakat.

Selain itu, pelatihan terkait hak asasi manusia (HAM) dan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Polri harus ditingkatkan.

"Jadi kritik harus ditangkap sebagai partisipasi masyarakat, jangan malah sebaliknya. Kami juga menilai meritokrasi harus dijalankan, karena jika tidak berpotensi ganggu soliditas Polri," katanya. 

Sementara dalam menjaga Hak Asasi Manusia (HAM), Polri diminta mampu membuat serangkaian latihan bagi para personelnya.

"Ini merupakan rekomendasi yang konstruktif," ucapnya. 

Di sisi lain, wacana Polri untuk berada di bawah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atau TNI sempat dihembuskan secara masif oleh kubu PDIP.

Peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Sarah Nurani Siregar mengatakan semestinya wacana tersebut tak terburu-buru diambil keputusannya.

"Mungkin kalau dalam logika riset ini juga harus kita refleksikan lagi apakah ketika di bawah kementerian, itu tidak ada lagi terjadi (intervensi politik-red)?," kata Sarah. 

Sarah menuturkan upaya penempatan Polri di bawah TNI maupun Kemendagri, bertentangan dengan reformasi keamanan yang sejak dulu pihaknya kawal.

Hal itu senada dengan studi literatur maupun riset yang telah dilakukan seksama oleh pihaknya.