Pengamat UI Soroti Kelemahan Penegakan Hukum Korupsi, Desak Evaluasi Sistem Peradilan

Jakarta, tvOnenews.com - Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia (UI), Vishnu Juwono, menyambut baik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mengkritik lemahnya vonis pengadilan terhadap pelaku korupsi di Indonesia. 

Menurutnya, ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi sejauh mana efektivitas penegakan hukum dalam kasus korupsi.

"Pidato Presiden Prabowo menegaskan betapa lemahnya sistem hukum kita, karena vonis yang dijatuhkan terhadap koruptor tidak memberikan efek jera yang memadai," ujar Vishnu yang juga dosen Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Administrasi UI, Depok, Jumat (3/1/2024).

Kasus yang disoroti Presiden Prabowo adalah terkait dengan Harvey Moeis, suami selebriti Sandra Dewi, yang dijatuhi hukuman 6,5 tahun penjara, denda Rp1 miliar, dan kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp210 miliar.

Vonis ini jelas tidak proporsional mengingat kerugian negara yang mencapai Rp300 triliun. Dalam kasus yang sama, Helena Lim divonis 5 tahun penjara dengan kewajiban membayar uang pengganti Rp900 juta, sementara mantan Direktur Utama PT Timah, Mochtar Riza Pahlevi, hanya menerima hukuman 8 tahun penjara dengan denda Rp750 juta.

Baca Juga

Usai Praperadilan Ditolak, Eks Menag Yaqut Cholil Dijadwalkan Segera Lanjut Diperiksa KPK

"Vonis yang dijatuhkan tidak mencerminkan besarnya kerugian negara. Penegak hukum perlu mempertimbangkan hukuman maksimal, bahkan hukuman seumur hidup, untuk kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah," tegas Vishnu.

Vishnu juga mengingatkan agar kejadian seperti pemberian fasilitas mewah atau peluang bagi narapidana korupsi untuk keluar penjara, yang pernah terjadi pada Artalyta Suryani, Freddy Budiman, dan Gayus Tambunan, tidak terulang lagi. 

"Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan harus memastikan hukuman dijalankan dengan adil dan tanpa perlakuan istimewa," tambahnya.

Lebih lanjut, Vishnu menekankan pentingnya pembenahan sistem peradilan. Para hakim yang menangani kasus korupsi perlu dilatih dengan standar etika yang lebih tinggi untuk memastikan vonis yang adil dan memberikan efek jera.

"Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang memiliki dampak sistemik. Oleh karena itu, penanganannya harus menggunakan pendekatan yang luar biasa juga," ujarnya.

Vishnu mendukung penuh langkah Presiden Prabowo untuk mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem peradilan dalam menangani kasus korupsi. 

"Pidato Presiden adalah pengingat bahwa kita perlu memperbaiki banyak aspek dalam sistem hukum kita. Dengan penegakan hukum yang tegas, transparan, dan akuntabel, kita bisa memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara," tutup Vishnu. (ant/aag)