Tangisan Guru Honorer di Depan Jaksa Mengadu Ada Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK di Lampung Utara

Jakarta, tvOnenews.com - Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lampung Utara menuai polemik setelah ratusan guru honorer melakukan protes.

Sebanyak 500 orang tenaga guru honorer dalam Forum Honor Daerah (Honda) melakukan aksi protes di depan Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Selasa (7/1/2025).

Para guru honorer ini protes lantaran menilai seleksi PPPK yang dilaksanakan di Lampung Utara penuh kecurangan.

Mereka bahkan meminta agar hasil seleksi PPPK yang sudah keluar dibatalkan dan seluruh prosesnya diulang.

Salah satu perwakilan guru honorer bahkan sampai menangis di depan Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Utara, Hendra Syarbaini.

Pihak Kejaksaan pun menyambut baik protes yang dilayangkan para guru honorer ini.

Baca Juga

Wamendagri Ribka Haluk Siap Kawal Pengalihan Tata Kelola PPPK Guru ke Pemerintah Pusat

"Pada intinya adalah, mereka minta dalam proses perekrutan PPPK itu betul-betul disesuaikan aturannya," kata Hendra, ditemui awak media, Selasa.

Ia mengatakan, para guru honorer pun paham jika proses seleksi PPPK dilaksanakan sesuai aturan maka semua pihak pasti menerimanya.

"Tidak ada lagi conflict of interest, pasti di saat sekarang ini transparansi itu dibutuhkan, bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan akuntabel ada pertanggungjawaban," kata dia.

Forum honorer tersebut juga telah menyerahkan sejumlah berkas kepada Kejaksaan.

Hendra mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan serta berkas yang diserahkan para guru honorer berkaitan dengan seleksi PPPK.

"Makanya nanti dari data-data yang diterima, kita akan coba telaah dulu. Sejauh mana kebenaran informasi yang diberikan," ujar Hendra.

Para guru honorer tersebut bekerja sejak tahun 2005 dan tidak pernah diangkat sebagai tenaga tetap.

Hendra memahami mereka pasti cukup kesulitan selama ini dengan gaji kecil dan pekerjaannya.

"Kita juga menyadari, rentang waktu selama itu diangkat (jadi honorer) dan pendapatan mereka yang sangat minim. Wajar saja mereka bersuara. Mereka tentu secara manusiawi ingin meningkatkan derajat kehidupan, kesejahteraan bersama keluarganya," tutur Hendra.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan akan menganalisis laporan dari para guru honorer ini.

Selanjutnya, jika ditemukan permasalahan dalam seleksi PPPK maka akan dibahas dalam rapat bersama Forkopimda. (iwh)