GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Perhitungan Kerusakan Lingkungan Kasus Timah Dinilai Perlu Ahli Berpengalaman

Sejumlah netizen ikut menyoroti soal perhitungan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan timah dalam kasus korupsi timah.
Rabu, 8 Januari 2025 - 19:22 WIB
Ilustrasi persidangan.
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, tvOnenews.com - Sejumlah netizen ikut menyoroti soal perhitungan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari aktivitas pertambangan timah dalam kasus korupsi timah.

Netizen mempertanyakan kebenaran dari perhitungan yang dilakukan oleh Pakar Forensik Kebakaran Indonesia dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Bambang Hero Saharjo.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Diketahui, Bambang Hero menghitung, total kerusakan lingkungan sebesar Rp271 triliun yang terdiri dari Biaya Kerugian Lingkungan (ekologis) Rp183 triliun, Biaya Kerugian Ekonomi Lingkungan Rp75 triliun, dan Biaya Pemulihan Lingkungan Rp11 triliun.

Sorotan itu mulai dari Hastag #BambangHeroSalahHitung sampai #BambangHeroBiangKerok, dan #PerhitunganKasusTimahHalu sudah menuai belasan ribu komentar dan postingan.

tvonenews

Akun @GalaSkyz kesal kepada Bambang Hero karena membuat ekonomi hancur karena perbuatannya.

"Kerugian negara dihitung asal-asalan kayak gini malah bikin ekonomi makin anjlok. #BambangHeroBiangKerok banget sih ini, nggak ada solusi jelas," tulis @GalaSkyz yang dikutip pada Rabu (8/1/2025).

Kemudian, akun @Lailajaladin mengomentari dasar pehitungan Bambang Hero yang digunakan sudah sangat lama dan mendorong DPR RI untuk turun tangan.

"Dasar laporan 2014 buat hitungan kerugian negara itu udah ketinggalan banget, BambangHeroBiangKerok harusnya lebih profesional dong, ga boleh asal klaim gini, masyarakat perlu dorong DPR buat turun tangan," tulis @Lailajaladin.

Selain itu, @dashasyarifah juga ikut marah karena Bambang Hero tidak transparan dalam menjelaskan yang dapat menurunkan kepercayaan publik.

"Ga bisa dianggep remeh sih, harus butuh transparansi karena menyangkut kepercayaan publik dan keuangan negara," tulisnya.

Sementara, pemilik akun @Fadeelrahmat juga menyampaikan aspirasinya dalam komentarnya yang mempertanyakan keahlian Bambang Hero untuk melakukan perhitungan kerusakan lingkungan dari aktivitas pertambangan.

"Kok bisa prof kebakaran hutan ngurus tambang? beda banget ilmunya, udah gitu salah hitung lagi. Rugi negara dong," tulis @Fadeelrahmat.

Sebelumnya, dalam persidangan, 2 Ahli Geologi yang sekaligus memiliki sertifikat Competent Person Indonesia (CPI) dihadirkan sebagai saksi ahli, yakni Albert septario tempessy dan Syahrul.

Bukaan lahan di tahun 2015-2022 hanya sebanyak 32,75 hektar. Berbeda dengan hitungan yang dilakukan Bambang Hero seluas 170.363 hektar.

Syahrul memberikan pemaparan komprehensif tentang kondisi geologi serta dampak aktivitas tambang yang mencangkup analisis data selama 4 bulan dari berbagai sumber, termasuk studi literatur, wawancara dengan instansi, serta data satelit.

"Kami ingin memaparkan hamparan timah di Provinsi Bangka Belitung itu 45,09 persen. 54 persen yang bukan pembawa timah," kata Syahrul dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus).

Hasil analisis awal, IUP PT Timah di Provinsi Bangka Belitung terbagi dalam 59 persen di Area Penggunaan Lain (APL), 40,17 persen di Hutan Produksi, dan 0,02 persen di Hutan Lindung.

Dalam proses analisisnya, Syahrul menggunakan citra satelit yang berbayar dengan resolusi tinggi 0,5 meter, kemudian membandingkan dengan yang gratis dengan resolusi 15 meter.

"Jadi kami membeli data karena kita tidak percaya 100 persen, kita membandingkan dengan apa yang berbayar. Jika beli, kita bandingkan. Ada perbedaan, tapi tidak terlalu signifikan, tetap lebih bagus yang bayar," jelas Syahrul.

Dalam interpretasikan bukaan lahan melalui citra satelit, Syahrul membagi dalam 3 periode, yakni periode pertama sebelum tahun 2015, periode kedua tahun 2015-2022, dan periode ketiga setelah tahun 2022.

Periode pertama ditemukan bukaan lahan 213 hektar, kemudian periode kedua ditemukan bukaan lahan hanya 32,75 hektar, dan paling sedikit di periode ketiga sebanyak 20 hektar.

"Ini kami membandingkan bukaan lahan tersebut terhadap overlay dengan kawasan hutan. Jadi ada bukaan yang di dalam kawasan hutan. Ada yang di dalam APL kawasan hutan," jelasnya.

Syahrul memberikan penjelasan, orang yang bukan ahlinya jika melakukan perhitungan bukaan lahan timah, akan mendapatkan kesulitan untuk membedakan antara bukaan lahan timah dan non timah.

"Di Bangka ada 9 formasi, kemudian di Belitung itu ada kurang lebih sekitar 10 formasi. Apa itu formasi? formasi itu adalah batuan yang terbentuk di sana di mana dia memiliki jenis litologi yang berbeda," jelas Syahrul.

"Jadi bisa saja, kalau kita lihat, mungkin warnanya putih, tapi yang putih itu bukan menandakan  bahwa itu semua adalah bekas penambahan timah. Misalnya di warna putih, itu adalah bekas penambahan antara lain. Contohnya mungkin Pasir Silika Atau yang lain, Kaolin," tambahnya.

Dalam interpretasi bukaan lahan tambang, diperlukan pengalaman dan jam terbang yang tinggi agar tidak terjadi rancu dan data yang tidak valid.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Ketajaman ini bisa diperoleh adalah, seseorang itu memiliki pengalaman atau jam terbang, terutama di dalam suatu komoditas. Nah, tetapi sepintas, kalau kita menggunakan yang free access, di sini kita bisa terjadi bias," papar Syahrul.

"Terlihat di sini yang pertama, adanya awan, awan ini akan menjadi rancu, artinya ini bisa diinterpretasi atau tidak. Kemudian yang kedua, terlihat di sini ada bukaan yang cukup besar, menjadi pertanyaannya, area ini area bukaan tambang atau bukan? Nah, di sinilah yang dibutuhkan ketajaman, jam terbang untuk melakukan interpretasi. Coba kita beralih ke sisi bagian yang berbayar. Nah, kalau kita lihat yang berbayar, terlihat di sini perbedaannya, sangat signifikan," sambungnya.(lkf)

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

CEO MotoGP Ungkap Hukuman buat Yamaha yang Mundur dari Grand Prix Qatar 2026, Tegaskan Tak Bisa Beri Sanksi Skorsing

CEO MotoGP Ungkap Hukuman buat Yamaha yang Mundur dari Grand Prix Qatar 2026, Tegaskan Tak Bisa Beri Sanksi Skorsing

CEO MotoGP, Carlos Ezpeleta, akhirnya buka suara menanggapi keputusan mundurnya Yamaha dari gelaran Grand Prix Qatar 2026 akhir pekan kemarin.
Kembalikan Kedaulatan Energi Nasional, Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas

Kembalikan Kedaulatan Energi Nasional, Komite II DPD RI Gandeng FSPPB Matangkan RUU Migas

Komite II DPD RI bergerak cepat mengawal kedaulatan energi nasional sekaligus memperjuangkan keadilan bagi daerah-daerah penghasil migas di Indonesia. Melalui -
Masih Unbeaten di Liga Voli Korea, Pelatih IBK Altos Malah Kecewa dengan Performa Anak Asuhnya saat Hadapi SOOPers

Masih Unbeaten di Liga Voli Korea, Pelatih IBK Altos Malah Kecewa dengan Performa Anak Asuhnya saat Hadapi SOOPers

IBK Altos kini menjadi satu-satunya tim di Liga Voli Korea 2026/2027 yang belum terkalahkan dan berhasil mengumpulkan poin maksimal di tiga laga awal musim ini.
Diduga Sopir Lalai, Mopen Parisma Terjun ke Jurang Sedalam 9 Meter di Taput, 2 Orang Luka Berat dan 8 Luka Ringan

Diduga Sopir Lalai, Mopen Parisma Terjun ke Jurang Sedalam 9 Meter di Taput, 2 Orang Luka Berat dan 8 Luka Ringan

Kapolres Taput AKBP Ferry Mulyana Sunarya menjelaskan, kecelakaan tersebut mengakibatkan sopir dan para penumpang mengalami luka-luka. Dua orang mengalami luka berat, sedangkan delapan lainnya mengalami luka ringan.
Pererat Silaturahmi, Kadispenau Kunjungi Kantor tvOne dan Disambut Pimpinan Redaksi

Pererat Silaturahmi, Kadispenau Kunjungi Kantor tvOne dan Disambut Pimpinan Redaksi

Kepala Dinas Penerangan Angkatan Udara (Kadispenau) Marsma TNI Feri Yunaldi mengunjungi kantor tvOne di Pulogadung, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Silaturahmi.
BREAKING
NEWS
Pimpinan DPR: Gibran sudah Tidak Memenuhi Syarat sebagai Wapres

Pimpinan DPR: Gibran sudah Tidak Memenuhi Syarat sebagai Wapres

Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa secara resmi mengonfirmasi bahwa usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait persoalan hukum Wapres RI Gibran Rakabuming Raka -

Trending

Ibu Kades Akui Punya Hubungan Terlarang dengan Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Usai Digerebek di Hotel

Ibu Kades Akui Punya Hubungan Terlarang dengan Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Usai Digerebek di Hotel

Kapolres Batu AKBP Panji Gedhe Prabawa ungkap pengakuan Kades Kedungkumpul terkait hubungannya dengan Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar, Surabaya. Ternyata...
Jadwal Timnas Indonesia U-17, Perjuangan Skuad Garuda Asia di Kualifikasi Piala Asia U-17 Dimulai Hari Ini

Jadwal Timnas Indonesia U-17, Perjuangan Skuad Garuda Asia di Kualifikasi Piala Asia U-17 Dimulai Hari Ini

Timnas Indonesia U-17 baru akan memulai perjuangan menuju Piala Asia U-17 di laga pekan kedua. Pada pertandingan pertama mereka, tim akan menghadapi Filipina. 
Jangan Langsung Minum Obat saat Demam, Dokter Ungkap 7 Cara Mengatasinya

Jangan Langsung Minum Obat saat Demam, Dokter Ungkap 7 Cara Mengatasinya

Demam jangan langsung minum obat. Dokter Sung ungkap 7 cara mengatasinya, mulai dari cek suhu tubuh, kompres hangat hingga mencukupi kebutuhan cairan.
Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Ini Kisah Keberanian Jenderal Hoegeng Lawan Mafia dan Praktik Suap

Resmi Jadi Pahlawan Nasional, Ini Kisah Keberanian Jenderal Hoegeng Lawan Mafia dan Praktik Suap

Jenderal Hoegeng Iman Santoso resmi dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kapolri ke-5 itu dikenang sebagai sosok polisi.
Berduaan dengan Ibu Kades di Kamar Hotel, Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Diperiksa Propam

Berduaan dengan Ibu Kades di Kamar Hotel, Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar Diperiksa Propam

Sebelumnya, viral di media sosial video istri sah menggerebek suami seorang Kanit Reskrim yang berselingkuh dengan seorang ibu kades di sebuah kamar hotel.
Tinggal 2 Hari! Begini Cara Update Data BSU 2026 Lewat JMO dan Situs BPJS Ketenagakerjaan

Tinggal 2 Hari! Begini Cara Update Data BSU 2026 Lewat JMO dan Situs BPJS Ketenagakerjaan

Batas pengkinian data BSU 2026 tinggal 2 hari! Pekerja bisa memperbarui NIK, foto KTP, dan rekening lewat situs BPJS Ketenagakerjaan atau JMO. Simak cara lengkapnya agar tidak terlewat.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA Batalkan Suket Penyetaraan Ijazah SMA Gibran, Ini Pertimbangan Hukumnya

MA menilai pelanggaran administrasi tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan kontestasi politik, tetapi juga kepentingan seluruh bangsa Indonesia.
Selengkapnya

Viral