Kejagung Diminta Bongkar Sosok Mr. James dalam Kasus Impor Minyak

Jakarta, tvOnenews.com - Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, ikut menyoroti sosok Mr. James, yang pernah disebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Subholding PT Pertamina Hulu Energi dengan Komisi VII DPR RI.   

Dia meminta aparat penegak hukum harus mampu mengungkap siapa sosok Mr James dan kawan-kawan ini, karena sudah terlalu lama misteri nama ini belum terpecahkan karena diduga dilindungin oleh penguasa.

"Dengan kemampuannya dan pengaruhnya dalam penempatan pejabat dan mengatur proyek di dalam Perusahaan Minyak dan Gas Milik Negara, ini tidak boleh dianggap sebelah mata, karena rakyat harus menanggung kemahalan harga akibat impor minyak dan BBM ini," ujar Muslim dalam keterangannya, Rabu (8/1/2025).

Muslim juga menekankan melakukan kajian mendalam terkait siapa sosok Mr. James.

“Kejagung harus mengusut praktik ini, yang memanfaatkan perusahaan minyak milik negara dalam hal ini untuk kepentingan bisnis dan keuntungan politik. Karena praktik ini tidak mungkin mulus jika tidak dipayungi orang kuat," ungkap Muslim.

Baca Juga

Menko Airlangga Pastikan Subsidi BBM Tetap Aman Hingga Akhir 2026

Dia juga menyarankan DPR untuk membentuk Panitia Kerja dan Panitia Khusus, untuk membantu terungkapnya dugaan adanya mafia migas di perusahaan minyak milik negara.

“DPR perlu segera membentuk Panja (panitia kerja) atau Pansus (panitia khusus) untuk mengusut proses rekrutmen jabatan, atau jual beli jabatan atau kepentingan orang-orang tertentu di situ,” tegas Muslim.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI, Muhammad Nasir pernah mempertanyakan sosok Mr. James.

Hal itu disampaikan Nasir saat rapat dengar pendapat (RDP) antara Subholding PT Pertamina Hulu Energi dengan Komisi VII DPR RI. 

Nasir menganggap Mr. James ini sebagai sosok yang memiliki pengaruh dalam penempatan pejabat dan pengaturan proyek di perusahaan minyak dan gas milik negara.

Setelah hampir 2 tahun lebih tenggelam, nama Mr. James ini muncul kembali dalam Diskusi Pegiat Energi seiring terungkapnya kasus dugaan markup harga dalam impor pengdaan minyak dan BBM sepanjang tahun 2018-2023 yang saat ini tengah diusut oleh Kejaksaan Agung. 

Publik tentu menanti pengusutan kasus ini terungkap, karena nilai kerugian negara tak kalah fantastis, diperkirakan mencapai Rp115 Triliun.