Ketua Forum Kebangsaan Provinsi Banten: Keberadaan Pagar Laut yang Miliki HGB Sangat Buruk

Tangerang, tvOnenews.com - Ketua Forum Kebangsaan Provinsi Banten, Laksamana Pertama TNI (Purn) Dr. Sony Santoso, menanggapi soal kisruh pagar laut pesisir Tangerang yang kini menjadi sorotan publik.

Dia meminta pejabat negara pada periode sebelumnya, termasuk presidennya, untuk bertanggung jawab atas permasalahan yang terjadi karena situasi politik semakin gaduh dibuatnya. 

"Kita mempertanyakan, bagaimana bisa pagar laut di pesisir Tangerang ini sampai memiliki Hak Guna Bangunan (HGB). Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena wilayah pesisir adalah bagian strategis yang semestinya dilindungi untuk kepentingan umum dan lingkungan hidup, pejabat terdahulu yang terkait harus bertanggung jawab atas kegaduhan ini," ujar Sony dalam keterangannya, Selasa (21/1/2025). 

Sony mengungkapkan, permasalahan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam tata kelola dan pengelolaan wilayah kedaulatan negara yang seharusnya tidak boleh terjadi.

"Kami meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban dari pejabat yang berwenang pada saat itu. Ini bukan hanya soal administratif, tetapi juga menyangkut kepentingan rakyat dan kedaulatan negara," tegasnya.

Baca Juga

Sempat Damai hingga Dibuka Kembali, Rumah Doa GKPI Tangerang Ternyata Masih Ditutup

Sony menambahkan, keberadaan pagar laut yang memiliki HGB ini menjadi preseden buruk dalam tata kelola pesisir.

Dia mempertanyakan proses perizinan yang dilakukan hingga akhirnya aset strategis tersebut terikat dengan kepemilikan pihak tertentu.

"Apakah proses ini dilakukan sesuai aturan atau ada unsur kelalaian? Pejabat yang bertanggung jawab pada saat itu harus memberikan penjelasan kepada publik," ujarnya.

Dia menilai kasus ini menjadi pelajaran berharga agar hal serupa tidak terulang di masa depan, pelakunya siapapun itu dan posisi apapun jabatannya termasuk menteri maupun presiden harus bertanggungjawab. 

"Kami berharap pemerintah saat ini mengambil langkah tegas untuk menyelesaikan masalah ini. Jika ditemukan pelanggaran hukum, maka pelakunya harus diproses sesuai aturan yang berlaku, siapapun mereka?" terang Sony.

Dia juga menyerukan agar seluruh elemen masyarakat bersama-sama mengawal kasus ini. 

"Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan wilayah strategis dan kedaulatan negara sangat penting. Kita sebagai rakyat jangan diam, sebab jangan sampai wilayah strategis kita dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," tuturnya.(lkf)