Kementerian Pertahanan Buka Suara Soal Pengemudi Mobil Dinas TNI yang Tabrak Orang di Palmerah, Ternyata...

Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Pertahanan (Kemhan) menyatakan pria yang mengemudikan mobil berpelat dinas TNI hingga menabrak orang di Palmerah, Jakarta Barat tidak minta izin kepada orang tuanya.

Hal itu diungkap oleh Kepala Biro Informasi Pertahanan (Karo Infohan) Setjen Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang di Jakarta, Kamis (23/1/2025).

Adalah MSK yang mengemudikan mobil dinas TNI dan menambrak pria berinisial TR dan sejumlah kendaraan.

Pria berinisial TR yang ditabrak mobil berpelat dinas TNI (6504-00) di Jalan Palmerah Barat II, Palmerah, Jakarta Barat meninggal dunia di Rumah Sakit Pelni Petamburan, Selasa (21/1).

Sumber :

• Istimewa

Baca Juga

Satgas Damai Cartenz Tangkap Anggota KKB Terduga Pelaku Penembakan PNS di Yahukimo

"Mobil tersebut adalah mobil sipil yang dipinjamkan pelat dinas Kemhan. Anaknya (MSK) menggunakan mobil tersebut tanpa seizin orang tuanya," katanya.

Akibatnya, orang tua MSK yang merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kemhan dikenakan sanksi administrasi dan dicabut hak peminjaman nomor pelat dinas Kemhan-nya.

"PNS yang bersangkutan juga sudah diperiksa Biro Umum dan mendapatkan sanksi administrasi serta pencabutan hak peminjaman nomor dinas Kemhan," ucap Brigjen Frega menegaskan.

Pihak Kemhan, kata Frega, juga memberikan atensi kepada para korban yang terluka akibat ulah MSK.

"Pihak Kemhan terus melaksanakan pendampingan kepada para korban, sebagai bentuk rasa kepedulian dan memantau perkembangan kondisi korban setiap saat," kata Frega.

Hingga kini, Bagian Pengamanan Kemhan telah melakukan penyelidikan internal berkoordinasi dengan pihak terkait.

Sumber :

• ANTARA/HO-Polres Jakbar

"Akan memberikan sanksi tegas bila ditemukan pelanggaran oleh anggota Kemhan," tutur dia.

Selanjutnya, pihak Kemhan juga berkomitmen untuk tidak memperpanjang masa berlaku pelat dinas nomor 6504-00 dari mobil Toyota Kijang Innova yang dikemudikan oleh MSK saat kejadian.

"Bagian Pengamanan Kemhan akan mengambil langkah untuk tidak memperpanjang masa berlaku pelat dinas tersebut sebagai bentuk komitmen Kemhan menjaga integritas dan kepercayaan publik," kata Frega.