Jaga Asa Tampil di Piala Dunia 2026, Presiden Prabowo Dukung Kemenpora ‘Permak’ Timnas Indonesia dengan Cara Ini….
- tvOnenews.com/Julio Tri Saputra
Jakarta, tvOnenews.com – Presiden RI, Prabowo Subianto ternyata memiliki harapan tinggi ke Timnas Indonesia untuk dapat tampil di Piala Dunia 2026.
Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri hukum, Supratman Andi Atgas terkait asa Prabowo yang ingin melihat Timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026.
Supratman mengatakan dalam mewujdukan hal tersebut pihaknya akan terus mendukung Kemengterian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI dalam menhambil langkah naturalisasi pemain Timnas Indonesia.
“Kepada saudara saya di Menteri Pemuda dan Olahraga, kerja sama kita pasti akan terus berlanjut, terutama naturalisasi,” kata Supratman, di Kementerian Hukum, pada Jumat (24/1/2025).
Kemudian Supratman menyatakan akan mendukung Menpora agar Indonesia dapat tampil dalam Piala Dunia 2026.
“Apa pun kita akan support Menteri Pemuda dan Olahraga, kita ingin mewujudkan mudah-mudahan cita-cita dan keinginan Bapak Presiden untuk kita bisa tampil dalam Piala Dunia 2026 insyaallah di bahwa kepemimpinan Menpora kita sporadis,” tegas Supratman.
Untuk diketahui, Kementerian Hukum RI menandatangani 29 nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama (MoU) dengan kementerian dan lembaga di Graha Pengayoman Kementerian Hukum, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/1/2025).
Sekjen Kementerian Hukum, Nico Afinta mengatakan bahwa nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan sinergi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah hukum dan mitra kerja sama.
“Kegiatan ini merupakan bagian yang integral dari upaya kita untuk meningkatkan sinergi dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah hukum dan mitra kerjasama, baik dari unsur pemerintah maupun badan usaha milik negara di tengah transformasi kelembagaan ini,” kata Nico, saat sambutan, pada Jumat (24/1/2025).
Lebih lanjut Nico menuturkan terdapat 29 mitra kerja sama yang menandatangani 25 nota kesepahaman dengan kementerian hukum.
“Kemudian ada 5 perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani antara pimpinan unit S01 kementerian hukum dengan kementerian lembaga terkait,” jelas Nico.
Sementara itu Nico menerangkan bahwa penandatangan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama ini memiliki tujuan yang strategis yakni mengatur mekanisme kerja sama yang berisi panduan kerja sama antara kementerian hukum dengan kementerian atau lembaga lainnya sehingga hubungan kerja dapat berjalan dengan baik.
“Memberikan kepastian hukum kepada seluruh pemangku kepentingan terkait hak dan kewajiban yang berlaku dalam setiap kerjasama yang dijalin,” ungkap Nico.
Kemudian penandatanganan ini juga untuk peningkatan manfaat kerjasama yakni masing-masing pihak akan memperoleh manfaat yang lebih besar dari hubungan yang saling menguntungkan, baik dalam bentuk efisiensi, efektivitas maupun penyelesaian masalah yang lebih cepat dan tepat.
Adapun penandatanganan ini dilakukan oleh Menteri, Wakil Menteri dan pimpinan badan terkait. Diantaranya yakni Menteri Hukum (Menhum) Supratman Andi Agtas, Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Omar Edward Sharif Hiariej (Eddy Hiariej), Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Kemudian Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto, Wakil Menteri Sosial (Wamenaos) Agus Jabo Priyono dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes), Dante Saksono.
Selanjutnya juga dengan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional, Rachmat Pambudy, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar, Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo, dan beberapa menteri lain yang diwakili.
Kemudian lembaga yang hadir yakni Ketua KPK Setyo Budiyanto, Ketua Ombudsman, Mokhammad Najih, Ketua LPSK, Brigjen Purn Achmadi. Kemudian, Kepala BSSN, Letnan Jenderal (Purn) Hinsa Siburian, Kepala BNN, Marthinus Hukom, Kepala BPIP, Yudian Wahyudi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Kepala LKPP Hendrar Prihadi hingga Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti. (ars/raa)
Load more