Bareskrim Polri Sita Aset Rp1,2 Triliun, Ternyata Korban dan Terlapor Robot Trading Net89 Lakukan Ini...

Jakarta, tvOnenews.com - Para penasihat hukum korban investasi bodong robot trading Net89 menyatakan sepakat untuk mengedepankan keadilan restoratif atau restorative justice (RJ) terkait proses hukum pidana yang saat ini sedang bergulir di Bareskrim Polri.

Kesepakatan damai yang melibatkan pelapor dan terlapor kasus robot trading Net89 ini masih terus berproses.

Pembahasan terbaru berlangsung di Jakarta, Jumat (24/1/2025).

Hadir dalam pertemuan tersebut, para kuasa hukum pelapor yakni Onny Assaad, Bionda Johan Anggara, Ferry Yuli Irawan, Krisna Agung Pratama, dan Medioni Anggari. Sementara dari kuasa hukum terlapor hadir Herry Yap.

"Kesepakatan damai melalui restorative justice perkara robot trading Net89 akan kita tuangkan dalam acta van dading atau akta perdamaian. Setelah semua pihak menandatangani akta kami akan serahkan kepada pihak Dittipideksus Bareskrim Polri," ujar Onny Assaad, kuasa hukum salah satu pihak korban dalam keterangannya, Sabtu (25/1/2025).

Baca Juga

Puluhan Perwira Naik Pangkat hingga Pecah Bintang, Kadiv Humas Polri: Ini Bentuk Penghargaan

Onny mengatakan, pertemuan antara kedua belah pihak untuk membahas restorative justice akan terus intens dilakukan.

"Pembahasan kami hari ini sudah lebih maju, dan memang restorative justice yang kami sepakati adalah solusi terbaik yang diperbolehkan oleh undang-undang," kata advokat dari 'Kantor Hukum Assaad Murbantoro Sihombing Associate' itu.

Dia menegaskan nasib para korban dalam pengembalian restitusi menjadi hal prioritas, sehingga menempuh jalan damai.

"Karena asset pelaku juga sudah disita oleh Dittipideksus Bareskrim Polri. Kami hanya fokus bagaimana mengembalikan kerugian korban. Bila tidak RJ, pastinya klien kami akan harus menunggu haknya dengan ketidakpastian. Jadi solusinya adalah RJ," ujarnya.

Onny menyebut pihak yang telah sepakat berdamai adalah para pelapor dengan 15 Laporan Polisi (LP).

Para korban robot trading Net89 tergabung lebih dari 15 paguyuban.

"Kami dari pihak pelapor, 15 LP bersatu dengan pihak terlapor menyepakati adanya perdamaian," katanya.

Terkait asset, berdasarkan informasi saat Dittipideksus Bareskrim Polri menggelar konferensi pers pada Rabu (22/1/2025), telah menyita asset senilai Rp1,5 triliun dan uang tunai sebesar Rp52,5 miliar.

Hal senada disampaikan kuasa hukum korban lainnya, Bionda Johan Anggara dari 'MZA Lawfirm & Partners'.