Prabowo Subianto Ultimatum Pengusaha Nakal, Siapkan PP Khusus Petani

Jakarta, tvOnenews.com – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan keseriusannya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dengan menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan harga pembelian gabah kering panen sebesar Rp6.500 per kilogram.

Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi petani dari pengusaha penggilingan padi yang membeli gabah dengan harga rendah.

“Petani kita adalah produsen, produsen pangan. Hidup mereka harus baik, kesejahteraan mereka harus meningkat,” tegas Prabowo saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Senin (3/2).

Dalam sidak tersebut, Prabowo menggelar teleconference dengan petani, penyuluh pertanian, kepala dinas provinsi, Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi), serta jajaran terkait lainnya.

“Karena itu pemerintah Republik Indonesia sudah menetapkan harga gabah, harga gabah kering panen yang dibeli dari petani adalah Rp6.500. Saya siap keluarkan PP,” lanjutnya.

Baca Juga

Listyo Sigit Bakal Jalani Sidang KKEP, Polri Siapkan Langkah Ini

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan main-main dalam menyejahterakan petani. Ia pun memberikan peringatan keras kepada pengusaha penggilingan padi yang tidak mengikuti aturan.

“Saya tidak main-main ini. Ini adalah masalah kebangsaan. Pengusaha harus untung, tapi tidak bisa untung seenaknya,” ujar Prabowo.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa keseimbangan harus tercipta dalam rantai pasok pangan nasional.

“Semua pihak harus menang. Produsen, petani, pengusaha, dan konsumen. Kalau negara lain bisa, Indonesia harus bisa juga,” tegasnya.

Prabowo juga menekankan bahwa kedaulatan pangan adalah syarat utama menuju negara maju. Ia mengimbau semua pihak untuk memiliki komitmen yang kuat terhadap misi ini.

“Kalau tidak mau, ya sudah, tutup saja, tidak usah bikin penggilingan padi. Saya ambil alih. Negara akan ambil alih penggilingan padi. Saya katakan ini masalah hidup dan mati. Ini masalah survival,” tandasnya.

Dengan pernyataan tegas ini, pemerintah menunjukkan komitmennya dalam melindungi petani sekaligus memastikan stabilitas harga beras nasional. (agr/aag)