Ahli Hukum Desak Mahkamah Agung Berbenah Diri

Jakarta, tvOnenews.com - Ahli hukum pidana Universitas Bina Nusantara (Binus), Ahmad Sofian meminta Mahkamah Agung (MA) segera berbenah diri.

Hal itu ditengarai marakanya perkara makelar kasus yang belakangan mencuat di lembaga peradilan Indonesia.

Semisal yang ramai pada perkara suap vonis bebas Ronald Tannur yang melibatkan mantan pejabat MA, Zarof Ricar.

Menurutnya peristiwa itu semakin mencoreng lembaga peradilan di mata masyarakat.

"Kondisi pengadilan kita sudah sangat kritis, diperlukan sosok ketua MA yang tegas, rajin sidak ke daerah, mengecek kembali hakim hakim yang buruk reputasinya karena sering menerima suap dan gratifikasi," kata Ahmad Sofian kepada awak media, Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Sofian bahkan menyebut ada praktik koruptif yang masif terjadi di lingkungan pengadilan. 

Baca Juga

Praktisi Sorot Permasalahan Sengketa Tanah di Ambon

Oleh karenanya, upaya bersih-bersih ruang peradilan pun bakal menjadi jalan terjal yang harus dilalui.

"Ini bukan pekerjaan mudah, karena harus membersihkan para "penyamun" yang berkeliaran di gedung pengadilan," tegas dia.

Demi mengoptimalkan upaya itu, Sofian menyebut penanaman integritas jadi modal utama agar lembaga peradilan tanah air bersih dari makelar kasus.

"Yang bisa membersihkan hakim hakim kita adalah hakim itu sendiri. Karena itu MA sebagai benteng tertinggi ya harusnya diisi oleh orang orang yang bersih," ucapnya.

Komitmen bersih-bersih peradilan ini juga harus sejalan dengan agenda pemerintah dan DPR maupun Komisi Yudisial yang punya wewenang untuk memilih para calon hakim.

"Jika ternyata KY, MA, DPR-RI salah memilih hakim agung, sudah dipastikan pembenahan sistem peradilan kita akan gagal," tukas dia.

Dari sekelumit problem makelar kasus di Indonesia, belakangan mencuat kabar tak sedap terkait penanganan perkara di MA.

Ketua Umum Persaudaraan Islam Tionghoa Indonesia (PITI), Ipong Hembing Putra sebelumnya pernah mempertanyakan adanya putusan pengadilan yang memenangkan pihak lain dalam sengketa merek PITI.

Padahal, Ipong mengungkapkan, pihaknya sudah dimenangkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 2023 lalu.

“Saya sampaikan keberatan saya, tanpa ada sidang, tanpa saya hadir, ada keputusan, padahal kasus tersebut tentang merek, saya sudah dimenangkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada 24 Agustus 2023,” ungkap Ipong kepada wartawan di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta, Senin 6 Januari 2025.