Di Tengah Isu Anggaran Diblokir, Taman Safari Siap Hadir di IKN

Jakarta, tvOnenews.com - Meski ada isu anggaran pembanguna  IKN diblokir Kemenkeu, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan pembangunan Taman Safari di Nusantara, Kalimantan Timur, ditargetkan mulai akhir tahun ini.

"Hari ini saya menerima Pak Garibaldi (Boy) Thohir untuk memastikan pembangunan Taman Safari bersama konsorsiumnya di IKN. Beliau menyampaikan tekadnya bahwa pembangunan dimulai paling lambat akhir tahun ini dan akan berlangsung selama 2-3 tahun ke depan," ujar Kepala OIKN Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat (7/2/2025).

Basuki mengungkapkan, Otorita IKN telah menyiapkan lahan seluas 225 hektare yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi Taman Safari.

Lahan tersebut telah ditinjau bersama dengan Tim Taman Safari untuk memastikan kesiapan dan kesesuaiannya.

Taman Safari Indonesia menegaskan komitmennya untuk mulai membangun Taman Safari di Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai tempat rekreasi edukasi mengenai keragaman satwa nusantara.

Pembangunan ini ditargetkan dimulai paling lambat akhir tahun 2025.

Baca Juga

OIKN Sebut Fasilitas Kesehatan IKN Siap Layani Semua ASN Ibu Kota Baru Indonesia

Sebagai informasi, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan investor di Nusantara, Kalimantan Timur, terus membangun sesuai kesepakatan jadwal.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono menjelaskan bahwa setiap investor yang melakukan groundbreaking telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Lahan dengan Otorita IKN. Dalam PKS ini, tercantum rencana pembangunan yang mencakup tahapan dan jadwal proyek.

Salah satu poin pentingnya adalah kewajiban investor memulai pembangunan paling lambat 18 bulan setelah perjanjian ditandatangani.

Agung menekankan bahwa fleksibilitas dalam jadwal diperlukan untuk memastikan kualitas proyek, mulai dari desain hingga pelaksanaannya. Otorita IKN juga terus memantau kemajuan setiap proyek agar tetap sesuai dengan target.

Selain itu, dirinya mengatakan fokus pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) saat ini adalah WP 1A yang infrastrukturnya sudah siap.

Dia juga menambahkan bahwa minat investor yang telah melakukan groundbreaking sudah meluas ke Wilayah Pengembangan 1B dan 1C, meskipun infrastruktur dasar di area tersebut masih dalam proses untuk dibangun.

Sebelumnya, Direktur Lingkungan Hidup dan Bencana Otorita IKN, Onesimus Patiung di Samarinda, Sabtu menegaskan bahwa pemangkasan anggaran tidak akan menghambat pembangunan IKN.

"Kami tetap berjalan. Anggaran operasional kami tetap ada," ujar Onesimus.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk mencapai target-target prioritas. Namun, hal ini tidak berarti bahwa pembangunan IKN akan terhenti.

"Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim," tegasnya.

Mengenai dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan, dia memastikan bahwa seluruh proses AMDAL berjalan dengan baik dan terus dipantau. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada pembangunan di IKN yang tidak melalui AMDAL.

"Semua pembangunan di IKN harus melalui AMDAL. Kalau tidak, berarti kegiatan itu ilegal," tegasnya.

Onesimus menambahkan, komitmen Presiden terkait anggaran tahap II sejumlah Rp48 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun masih berlaku.

Dia juga memastikan bahwa pembangunan tiga elemen utama IKN, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, terus berjalan.

"Pembangunan Istana Presiden dan kantor kepresidenan sudah berjalan. Sekarang, bagaimana dengan DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya. Ini harus dilengkapi semua," katanya.

Ia juga menjelaskan bahwa anggaran APBN hanya 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN. Sisanya, 80 persen berasal dari investasi. Onesimus menyebutkan beberapa investor yang sudah terlibat dalam pembangunan IKN, seperti Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika.

"Investasi tetap jalan. Ini bukan hanya soal APBN," ujarnya.

Onesimus berharap, semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat. Ia juga menyebutkan bahwa Australia akan membangun sekolah internasional di IKN.

"Kedutaan besar dan badan keuangan dunia juga akan datang ke IKN dalam acara Nusantara International Partnership dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan mereka tertarik untuk berinvestasi," harapnya.

Onesimus memastikan bahwa pembangunan IKN akan terus berjalan sesuai rencana, dengan dukungan dari pemerintah, investor, dan masyarakat. Ia juga menegaskan komitmennya untuk menjaga lingkungan hidup di IKN.

"Kami akan terus bekerja untuk mewujudkan IKN sebagai ibu kota yang modern dan berkelanjutan," pungkasnya.

Baru-baru ini, Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia memastikan bahwa ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2028, walaupun saat ini ada isu anggaran pembangunan IKN diblokir.

Dia mengatakan bahwa hal tersebut tetap menjadi target Presiden Prabowo Subianto. Tentunya, kata dia, tahapan proses penyelesaian pembangunan IKN masih terus berjalan.

"Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU," kata Bahlil usai memimpin Rapat Kerja Nasional 2025 Partai Golkar di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Sabtu. (ant/ebs)