Kadin Siap Bentuk PMO dengan Kementerian Bappenas Awasi Proyek Strategis Nasional

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Kadin Indonesia, Bayu Priawan Djokosoetono, mengungkapkan Kadin akan membentuk Project Monitoring Office (PMO) bersama Kementerian Bappenas.

PMO ini bertujuan mengawasi dan mengevaluasi pencapaian proyek strategis nasional (PSN) agar berjalan sesuai target.

Langkah konkret ini disampaikan Bayu usai rapat koordinasi Bippenas Kadin yang digelar di Menara Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, Jumat (14/2).

Rapat ini juga dihadiri Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, yang memberikan arahan tegas terkait percepatan kinerja bidang perencanaan pembangunan.

“Bidang Bippenas Kadin juga akan segera melaksanakan, membentuk PMO, Project Monitoring Office bersama Bappenas, di mana office ini dimaksudkan untuk bisa melakukan evaluasi rutin terhadap semua pencapaian-pencapaian indikator pembangunan, khususnya untuk proyek-proyek strategis nasional yang memang sudah terlaksana,” ujar Bayu.

Ia menegaskan PMO ini nantinya akan memantau langsung progres PSN, menilai mana yang sudah berjalan baik, serta mengidentifikasi proyek yang butuh dorongan lebih lanjut.

Baca Juga

ESG RI Naik Kelas, Kadin Sebut Perusahaan Indonesia Kini Mampu Bersaing di Panggung Global

“Mana yang sudah berjalan dengan baik, mana yang perlu disuarakan lebih lanjut, mana yang memang perlu dikasih stimulus-stimulus tertentu, jadi bisa kita melakukan monitoring secara rutin dan juga berkesinambungan terhadap PSN-PSN yang ada,” tambahnya.

Bayu juga membeberkan, Bippenas Kadin akan menggelar forum rutin bulanan bertajuk Forum Infrastructure dan Forum Investment. 

Acara ini melibatkan Kementerian Bappenas sebagai ruang sosialisasi program pemerintah sekaligus wadah sinkronisasi kebijakan dunia usaha dengan pemerintah.

“Di sini akan kita usulkan bekerjasama dengan Kementerian Bappenas, sehingga bisa menjadi ajang sosialisasi dan juga ajang tempat untuk bisa memaparkan program-program pemerintah, sosialisasi pemerintah kepada masyarakat luas dan usaha khususnya,” jelasnya.

Bayu menegaskan, peran Bippenas Kadin juga sebagai penghubung komunikasi antara Kadin dan Bappenas akan semakin diperkuat, termasuk menjembatani lintas bidang di internal Kadin.

“Bappenas ini menjadi communication gateway dan juga menjadi mungkin proxy ya, bisa dibilang proxy kepada Kadin Indonesia, kepada Bappenas, sehingga sangat penting untuk bisa segera melakukan komunikasi kepada kebidangan yang lain di Kadin untuk bisa menghasilkan, mengusulkan suatu program yang real dan nyata,” kata Bayu.

Selain itu, Ketua Umum Kadin Anindya Bakrie meminta Bippenas Kadin segera melahirkan program unggulan yang nyata dan berdampak langsung pada perekonomian. 

Salah satu fokusnya adalah membuat alat analisis untuk mengevaluasi regulasi yang tumpang tindih di sektor usaha.

“Ada fokus-fokus tertentu, salah satunya adalah dari bidang perencanaan pembangunan nasional ini diharapkan bisa memiliki suatu tools yang bisa melakukan analisis terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia ini, khususnya di sektor usaha, mana yang memang bermanfaat, mana yang mungkin tumpang tindih, mana yang mungkin overlap atau mungkin mana yang sudah perlu dimodifikasi atau perlu ditambahkan,” ujar Bayu menyampaikan arahan Anindya Bakrie.

Ia menegaskan, Indonesia memiliki terlalu banyak regulasi yang perlu dikaji agar lebih tepat sasaran demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang nyata.

“Karena begitu banyak peraturan di Indonesia ini yang tentu perlu dikaji, dievaluasi, sehingga bisa lebih tepat sasaran dan bisa memberikan pertumbuhan ekonomi yang lebih real, secara segera dan nyata,” pungkasnya. (agr/muu)