Kasus Wanprestasi di PN Tanjungkarang Disebut Upaya Tergugat 1 dan 2 Kuasai Harta Pengusaha Asal Jakarta

Jakarta, tvOnenews.com - Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang kembali menggelar sidang lanjutan kasus wanprestasi yang menyeret nama pengusaha asal Jakarta, Tedy Agustiansjah Jumat (14/2/2025) siang.

Sidang hari itu, pihak penggugat memanggil saksi ahli corporate bernama Zulfi Diane Zaini untuk memberikan keterangan dihadapan majelis hakim.

Dalam sidang tersebut, kuasa hukum tergugat PT MSK dan AMH, Sujarwo dinilai memojokan Tedy selaku tergugat 3.

Kuasa Hukum Tedy, Natalia Rusli menilai aksi ahli juga justru tidak memberikan keterangan secara substansi dan terkesan ada kejanggalan.

Sebab dalam keterangannya, saksi ahli menyatakan apabila seseorang meminjam uang ke bank dan uang tersebut dipakai untuk membeli bahan bangunan, tapi tidak dibayarkan maka boleh menagih ke bank.

"Ketika saya tanya berulang lagi ke saksi ahli, apakah si penerima kuasa pekerjaan dan pemberi kuasa pekerjaan harus dituangkan diperjanjian, ibu itu jawab iya harus," kata Natalia, Jakarta, Sabtu (15/2/2025).

Baca Juga

Usai Bertemu Para Pelapor, Pandji Pragiwaksono: Saya Punya Kesempatan Menjelaskan Langsung

"Dan apabila si penerima pekerjaan tidak membayarkan ke toko bangunan dan lain-lain,  itu salah siapa? Salahnya penerima pekerjaan. Dan sebaliknya, apabila si penerima pekerjaan tidak selesaikan pekerjaannya karena si pemberi pekerjaan tidak membayar dana untuk pekerja, itu salah siapa? Dia jawab salah si pemberi pekerjaan. Jadi di sini sudah jelas yang beri pekerjaan adalah PT MSK ke CV HKN. Jadi yang bermasalah tergugat 1 dan 2 tidak ada sama sekali kaitannya dengan klien kami," sambungnya.

Atas dasar kejanggalan dalam sidang tersebut, Natalia Rusli mengakui menyelidiki sepak terjang pengacara Sujarwo di Bandar Lampung.

"Mereka memanfaatkan gugatan yang pernah diajukan oleh CV HKN ke AMH dan Tedy Agustiansjah yang sudah di tolak oleh PN Tanjungkarang bulan November 2022 lalu dan waktu itu belum terbongkar bahwa CV HKN juga dimiliki oleh AMH," katanya.

Di sisi lain, Natalia menegaskan jajaran Polda Metro Jaya yang menerima laporan telah menemukan indikasi awal untuk membongkar otak dari kasus tersebut.

Bahkan, Natalia turut melaporkan peristiwa ini ke Komisi XIII DPR RI dan Komisi Yudisial (KY) terkait persidangan yang dijalani oleh ia dan kliennya tersebut.