Kelompok Masyarakat Minta Kekerasan Papua Dihentikan

Papua, tvOnenews.com - Papua Muda Progresif mendesak pemerintah dan seluruh pihak terkait mengambil langkah konkret untuk mengakhiri kekerasan dan memperkuat perlindungan masyarakat sipil di Papua Pegunungan.

Desakan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertema “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan” yang digelar di Wamena, Papua Pegunungan, Sabtu (26/9/2026).

Forum yang melibatkan akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), legislatif, pegiat HAM, pemuda, mahasiswa, serta unsur TNI dan Polri itu menghasilkan tiga rekomendasi terkait situasi keamanan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, mengatakan konflik di Papua harus dibicarakan secara terbuka sehingga pemerintah bersama masyarakat dapat mencari jalan keluar yang dapat diterima berbagai pihak.

“Konflik yang terjadi di Papua ini harus dibicarakan, terutama pemerintah harus bicara, agar bisa mencari jalan keluar damai. Jangan kita biarkan konflik ini terus terjadi, tetapi tidak ada yang bicara,” kata Yops.

Menurut Yops, keresahan akibat situasi keamanan dirasakan masyarakat Papua maupun non-Papua. Karena itu, dialog dinilai penting untuk mempertemukan berbagai pandangan dan merumuskan langkah penyelesaian.

Baca Juga

Siapa Al Kaisar, Ketua Geng Motor Warser di Makassar? Diduga Terlibat Penculikan hingga Penganiayaan Warga

“Tidak ada pemerintah bicara bagaimana mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik agar konflik ini berakhir. Itu yang kita harapkan,” tegasnya.

Rekomendasi pertama ditujukan kepada DPR Papua Pegunungan/DPRD dan MRP. Papua Muda Progresif mendorong lembaga tersebut membuat regulasi daerah sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat sipil dan masyarakat adat.

Rekomendasi kedua meminta eksekutif, legislatif, dan yudikatif membuka ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat.

Dialog tersebut diharapkan membahas persoalan kekerasan, konflik sosial, konflik politik hingga konflik antarsuku di Papua Pegunungan secara adil dan bermartabat.

Sementara rekomendasi ketiga ditujukan kepada seluruh pihak yang berkonflik agar segera menghentikan kekerasan, khususnya tindakan yang berpotensi mengorbankan masyarakat sipil.

Forum juga menyerukan agar nilai-nilai ajaran agama Kristen tetap dipegang dalam kehidupan masyarakat.

Yops mengatakan Papua Muda Progresif sengaja memilih jalur dialog dan pembahasan intelektual untuk menyampaikan aspirasi.