GULIR UNTUK LIHAT KONTEN
News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Kelompok Masyarakat Minta Kekerasan Papua Dihentikan

Papua Muda Progresif mendesak pemerintah dan seluruh pihak terkait mengambil langkah konkret untuk mengakhiri kekerasan dan memperkuat perlindungan masyarakat sipil di Papua Pegunungan.
Sabtu, 26 September 2026 - 23:13 WIB
Kelompok Masyarakat Minta Kekerasan Papua Dihentikan
Sumber :
  • Istimewa

Papua, tvOnenews.com - Papua Muda Progresif mendesak pemerintah dan seluruh pihak terkait mengambil langkah konkret untuk mengakhiri kekerasan dan memperkuat perlindungan masyarakat sipil di Papua Pegunungan.

Desakan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertema “Mendorong Dialog, Perlindungan Masyarakat Sipil, dan Jalan Damai Menuju Papua yang Aman, Bermartabat, dan Berkeadilan” yang digelar di Wamena, Papua Pegunungan, Sabtu (26/9/2026).

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Forum yang melibatkan akademisi, tokoh agama, tokoh adat, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP), legislatif, pegiat HAM, pemuda, mahasiswa, serta unsur TNI dan Polri itu menghasilkan tiga rekomendasi terkait situasi keamanan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Ketua Papua Muda Progresif, Yops Alegen Itlay, mengatakan konflik di Papua harus dibicarakan secara terbuka sehingga pemerintah bersama masyarakat dapat mencari jalan keluar yang dapat diterima berbagai pihak.

“Konflik yang terjadi di Papua ini harus dibicarakan, terutama pemerintah harus bicara, agar bisa mencari jalan keluar damai. Jangan kita biarkan konflik ini terus terjadi, tetapi tidak ada yang bicara,” kata Yops.

Menurut Yops, keresahan akibat situasi keamanan dirasakan masyarakat Papua maupun non-Papua. Karena itu, dialog dinilai penting untuk mempertemukan berbagai pandangan dan merumuskan langkah penyelesaian.

“Tidak ada pemerintah bicara bagaimana mencari jalan keluar atau solusi yang terbaik agar konflik ini berakhir. Itu yang kita harapkan,” tegasnya.

Rekomendasi pertama ditujukan kepada DPR Papua Pegunungan/DPRD dan MRP. Papua Muda Progresif mendorong lembaga tersebut membuat regulasi daerah sekaligus memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat sipil dan masyarakat adat.

Rekomendasi kedua meminta eksekutif, legislatif, dan yudikatif membuka ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, pemuda, serta berbagai elemen masyarakat.

Dialog tersebut diharapkan membahas persoalan kekerasan, konflik sosial, konflik politik hingga konflik antarsuku di Papua Pegunungan secara adil dan bermartabat.

Sementara rekomendasi ketiga ditujukan kepada seluruh pihak yang berkonflik agar segera menghentikan kekerasan, khususnya tindakan yang berpotensi mengorbankan masyarakat sipil.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Forum juga menyerukan agar nilai-nilai ajaran agama Kristen tetap dipegang dalam kehidupan masyarakat.

Yops mengatakan Papua Muda Progresif sengaja memilih jalur dialog dan pembahasan intelektual untuk menyampaikan aspirasi.

Halaman Selanjutnya :

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

Dominasi Mobil Jepang Mulai Terancam, BYD Bertahan di Tiga Besar Penjualan Mobil di Indonesia

BYD mampu mengungguli sejumlah merek Jepang yang selama ini dikenal memiliki pasar kuat di Tanah Air, seperti Suzuki, Mitsubishi Motors, hingga Honda.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

PKS Ungkap Alasan Hidayat Nur Wahid Mundur dari Jabatan Wakil Ketua MPR RI

Menurutnya pengunduran diri itu ditengarai adanya tugas baru yang diemban oleh Hidayat Nur Wahid sebagai Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI.

Trending

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Era Baru Hukum Pidana, Jaksa Agung Tekankan Pergantian Cara Berpikir

Kejaksaan Agung (Kejagung) RI dan Persatuan Pengurus Pusat Persatuan Jaksa Indonesia (Persaja) menggelar Forum Literasi Hukum Jilid I bertema 'Jaksa di Era Baru Hukum Pidana Indonesia'.
Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

Pengamat Nilai Keterangan Saksi Pekecil Dugaan Pemerasan Perkara Febrie Adriansyah

pengamat kebijakan publik, Yanuar Winarko menilai polemik ini harus dipilah secara jernih antara standar tata kelola korporasi dan konstruksi hukum pidana yang objektif.
Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Mengenal RM Margono Djojohadikusumo, Kakek Prabowo atau Pendiri BNI yang Dianugerahkan Jadi Pahlawan Nasional

Berikut profil dan rekam jejak alm. RM Margono Djojohadikusumo, salah satu 19 tokoh bangsa yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional.
Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ini Sosok Pengganti Hidayat Nur Wahid di Kursi Wakil MPR RI

Ketua MPR RI Ahmad Muzani melalui akun media sosial Instagram @ahmadmuzani2, mengumumkan bahwa Hidayat Nur Wahid mundur dari jabatannya sebagai Wakil Ketua MPR.
Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Mengenal Ali Sastroamidjojo, Mantan Perdana Menteri-Ketua KAA 1955 yang Sandang Gelar Pahlawan Nasional 2026

Berikut profil lengkap Mr. Raden Ali Sastroamidjojo, eks Perdana Menteri RI hingga Arsitek Konferensi Asia-Afrika (KAA) 1955 yang jadi Pahlawan Nasional 2026.
Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta hanya dapat Tertunduk di Hadapan Majelis Komisi Sidang Etik, Kariernya di Kepolisian Berakhir

Ahrie Sonta tampak duduk di hadapan majelis komisi sidang etik dengan gestur menunduk. Ia memegang lembaran kertas sembari mendengarkan jalannya persidangan.
Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

Hari Pahlawan 2026, PISPI Ajak Masyarakat Perkuat Ketahanan Pangan melalui Gerakan Menanam

PISPI berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi profesi, untuk menggaungkan Gerakan Nasional Penanaman 1.000.000 Tanaman Pekarangan.
Selengkapnya

Viral