Presiden Prabowo Perintahkan Kepala Badan Pengendalian Awasi Lobi-lobi Ilegal

Jakarta, tvOnenews.com - Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus Aries Marsudiyanto untuk mengawasi proyek-proyek pembangunan pemerintah dan melaporkan kepada Presiden manakala menemukan lobi-lobi yang ilegal dalam prosesnya.

Aries menjadi salah satu pejabat yang dipanggil untuk menghadap Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, di samping Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Enik Ermawati, yang juga dikenal dengan nama Ni Luh Puspa.

"Saya diberikan petunjuk saja. Seperti biasa. Pembangunan harus berjalan dengan lancar. Korupsi harus dihilangkan, (hukum) ditegakkan, hukum yang benar ya. Illegal mining, illegal lobbying, dan lain sebagainya kita berantas dengan baik," kata Aries menjelaskan poin-poin arahan Presiden kepada dirinya mengutip Antara pada Senin (17/2/2025).

Demi menjalankan itu, Aries menyebut dirinya bersinergi dengan beberapa kementerian/lembaga terkait dan aparat penegak hukum.

"Sinergi dengan beberapa lembaga, kementerian, penegakan hukum harus solid. Saya rasa itu saja," sambung Aries.

Aries menekankan badan baru bentukan Presiden yang dia pimpin saat ini berupaya mewujudkan pemerintahan yang bersih sebagaimana kehendak Prabowo.

Baca Juga

Ramai Soal Narasi Gontor Menegur Prabowo dengan Al Quran, Staf Khusus Menteri Agama Buka Suara

"Kalau bidang saya ya bagaimana pemberantasan korupsi tetap ditegakkan, pemerintah yang bersih," ujar Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Di Kompleks Istana Kepresidenan, selepas memanggil beberapa menteri dan kepala badan, Presiden kemudian mengumumkan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 yang pada intinya mewajibkan eksportir menyimpan 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di bank-bank dalam negeri. Ketentuan baru itu dikecualikan untuk eksportir bidang minyak dan gas bumi, yang artinya aturan DHE SDA mereka tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2023.

Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo dalam jumpa pers setelah rapat kabinet terbatas dengan beberapa menteri bidang perekonomian Kabinet Merah Putih. 

Jajaran menteri yang turut mendampingi Presiden saat jumpa pers, yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid.