Unjuk Rasa Dimana-mana, Anggota DPRD Jabar: Pemerintah Bisa Akomodir Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan

Jakarta, tvOnenews.com - Melewati masa 100 hari kerja tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai 80 persen.

Meski begitu anggota DPRD Jawa Barat Komisi I Fraksi Gerindra, Syahrir menilai, masih ada elemen masyarakat yang merasa kurang puas dengan jalannya pemerintahan Prabowo.

Salah satu buktinya dengan munculnya gelombang unjuk rasa di sejumlah daerah di Indonesia akhir-akhir ini.

Sumber :

• Denden Ahdani/tvOne

Mereka menentang kebijakan pemerintahan yang dianggap kontroversial, semisal program makanan bergizi gratis (MBG) dan pengenaan pemberhentian sementara (PS) bagi pegawai negeri yang tak memenuhi kriteria tertentu.

Baca Juga

Pramono Sebut RS Sumber Waras Bakal Jadi RS Internasional untuk Kanker-Jantung

"Lalu, mahasiswa juga menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Mereka meminta pemerintah untuk memperhatikan nasib pada PNS dan guru honorer yang terkena dampak kebijakan pemerintah. Mahasiswa juga menentang revisi UU Mineral dan Batubara serta UU Dwifungsi ABRI hingga menuntut agar memperhatikan hak-hak masyarakat juga menghentikan tindakan represif terhadap aktivis dan demonstran," ujarnya, Kamis (20/2/2025).

Syahrir menyebut pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkrit dengan menyerap aspirasi dan menawarkan solusi untuk pemerintahan Presiden Prabowo.

Seperti dari aspek ekonomi, kata Syahrir, berupa pembangunan infrastruktur, pemerintahan Prabowo dapat fokus pada pembangunan infrastruktur yang mempunyai dampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain pembangunan jalan, jembatan, dan bandara.

"Kemudian, pengembangan sektor riil. Pemerintah bisa mengembangkan, misalnya pertanian, industri, dan pariwisata untuk meningkatkan pendapatan negara dan mengurangi ketergantungan pada sektor jasa. Solusi sosial, bisa dengan pengembangan program sosial. Pemerintah bisa mengembangkan program sosial yang efektif, misalnya bantuan sosial, program kesehatan, dan program pendidikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Hal lain, Syahrir mengatakan bisa dengan pengembangan partisipasi masyarakat. Menurutnya, pemerintah bisa mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan program-program sosial.

"Pemerintah juga jangan lupa mesti transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan pengambilan keputusan. Mahasiswa juga bisa memberikan kontribusi pada pembangunan bangsa lewat beberapa cara, semisal ikut proses politik, bergabung dengan organisasi kemasyarakatan, hingga mengikuti diskusi, seminar, atau menulis artikel dan opini dalam menyampaikan pendapat maupun ide-idenya," katanya.(*)