Bos Dedengkot Agung Sedayu Group Ungkit Setoran Pajak PIK 2 untuk Negara

Jakarta, tvOnenews.com - Proyek pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) akhir-akhir ini memang sedang menjadi sorotan dan ramai diperbincangkan publik. Namun, ternyata proyek pengembangan PIK 2 yang digagas Agung Sedayu Group (ASG) ini telah memberikan kontribusi besar bagi republik ini. Salahsatunya pada sektor pajak yang diterima negara melalui pembangunan PIK2.

Hal itu diungkapkan oleh Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono dalam tayangan YouTube Lider Channel TV beberapa waktu lalu, dengan berjudul Pagar Laut oleh Siapa, untuk Siapa?

Pada video tayangan tersebut, bos dedengkot Agung Sedayu Group Nono Sampono mengatakan, bahwa selama proses pembangunan, pihaknya telah membayar pajak sekitar Rp50 triliun kepada pemerintah pusat dan daerah.

“Tapi ini fakta yang harus disampaikan apa adanya. Pertama, dari aspek ekonomi secara keseluruhan, tercatat bahwa pajak yang diberikan oleh ASG kurang lebih sudah mendekati Rp50 triliun. Kurang lebih itu dari segi pajak saja, baik yang diterima oleh daerah sampai ke pusat,” kata Nono Sampono, dilihat Sabtu (22/2/2025).

Tak hanya itu saja, Nono juga menjelaskan bahwa pembangunan di kawasan PIK2 juga membawa dampak positif terhadap masyarakat sekitar.

Hal ini dibuktikan dengan adanya penyerapan tenaga kerja sekitar 200.000 orang secara langsung maupun tidak langsung selama proyek ini berjalan.

Baca Juga

Formappi Desak Bawaslu dan KPU Periksa Mirati Dewaningsih dan Nono Sampono

Para tenaga kerja yang berkecimpung dalam proyek pengembangan di kawasan PIK 2 mulai dari karyawan tetap, satpam hingga pekerja lainnya.

Selain itu, proyek pengembangan kawasan PIK2 yang digarap oleh ASG juga mampu mengangkat pendapatan daerah khususnya di Kabupaten Tangerang.

Bahkan, terbukti Kabupaten Tangerang saat ini menjadi wilayah dengan pendapatan asli daerah (PAD) tertinggi di Indonesia.

“Yang kedua, penyerapan tenaga kerja juga mendekati 200.000 orang pekerja, baik pekerja tidak langsung maupun karyawan tetap, termasuk satpam dan lainnya,” jelas Nono.

“Kemudian, dampak dari ini juga terlihat dari Kabupaten Tangerang saat ini sebagai daerah yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) tertinggi (di antara) seluruh kabupaten/kota di Indonesia. Jadi, ini hal yang yang harus dicatat juga oleh semua pihak,” sambungnya.