Gubernur Bengkulu Larang Sekolah Gelar Studi Tur dan Wisuda

Dalam beberapa kasus, siswa dari keluarga kurang mampu terpaksa tidak mengikuti studi tur atau wisuda karena keterbatasan biaya.

 Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perasaan terasing dan ketidakadilan di lingkungan sekolah.

Dengan adanya kebijakan ini, kata dia, diharapkan tidak ada lagi siswa yang merasa tertinggal hanya karena kondisi ekonomi keluarganya. 

Selain itu sekolah diimbau untuk lebih kreatif dalam menyelenggarakan kegiatan yang dapat meningkatkan pengalaman belajar tanpa harus membebani orang tua dengan biaya tambahan.

"Pendidikan di Bengkulu harus tetap berjalan sesuai dengan tujuan utamanya, yaitu menciptakan generasi yang berkualitas. Anggaran pendidikan seharusnya lebih banyak dialokasikan untuk meningkatkan mutu pembelajaran, kesejahteraan guru, serta pengembangan sarana dan prasarana sekolah, bukan untuk kegiatan seremonial yang membebani masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya sejumlah daerah di Indonesia juga mulai menerapkan kebijakan serupa, mengingat polemik yang muncul terkait studi tur dan wisuda yang bersifat komersial. Pemerintah pusat sendiri telah beberapa kali mengeluarkan imbauan agar sekolah lebih bijak dalam mengadakan kegiatan di luar pembelajaran formal.

Baca Juga

43 Guru SD-SMP Bojonegoro Dilatih IoT, Dorong Pembelajaran Berbasis Teknologi

Dengan langkah itu diharapkan sekolah-sekolah di Bengkulu dapat lebih fokus dalam memberikan pendidikan yang berkualitas tanpa menambah beban bagi wali murid.(ant/ree)