Hasto Minta Megawati Tak Jenguk Dirinya, Ada Apa?

Jakarta, tvOnenews.com - Sekjen PDIP, Hasto Krisyanto yang merupakan tersangka dugaan suap meminta Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri tidak perlu menjenguk dirinya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK. 

Hal itu disampaikan Hasto usai jalani pemeriksaan sebagai tersangka di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (27/2) petang.

"Karena kemarin ada pertanyaan dari wartawan bagaimana terhadap ibu Megawati Soekarnoputri, perlu kami tegaskan bahwa beliau ini pemimpin besar, tanggung jawabnya luas tidak hanya nasional tetapi juga internasional karena beliau juga menjalankan misi-misi perdamaian, pemikiran-pemikiran geopolitik Sukarno, bahkan rencana akan mengadakan Pancasila Summit dan itu sangat penting untuk menyampaikan kepada dunia," beber Hasto.

"Karena itulah dengan tugas-tugas yang sangat berat dan penuh tanggung jawab bagi bangsa dan negara, maka saya sampaikan kepada penasihat hukum kami untuk memohon kepada ibu Megawati Soekarnoputri untuk tidak perlu menjenguk saya," lanjut Hasto.

Selain itu, dia tegaskan selama satu pekan mendekam di Rutan KPK kondisinya baik-baik saja.

Kemudian, dia mengatakan bahkan saat ini menjadi rajin berolahraga bersama sesama tahanan.

Baca Juga

KPK Buka Peluang Mintai Keterangan Ketum Hanura Terkait Jet Pribadi untuk Menag

"Saya dalam keadaan sehat, bahkan semangat bersama dengan teman-teman di [Rutan] Merah Putih ini kami kalau olahraga itu bahkan sekarang menyanyikan lagu-lagu wajib. Tadi ada yang menyanyikan lagu daerah yang penuh semangat," bebernya.

Hasto ditahan penyidik KPK untuk waktu 20 hari pertama hingga 11 Maret 2025.

Dia bersama Advokat PDIP Donny Tri Istiqomah diproses hukum KPK atas kasus dugaan tindak pidana suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 Harun Masiku (buron).

Hasto disebut juga mengurus PAW anggota DPR RI periode 2019-2024 daerah pemilihan (dapil) 1 Kalimantan Barat (Kalbar) Maria Lestari.

Hasto juga dikenakan Pasal perintangan penyidikan atau obstruction of justice.

Hasto sudah berupaya untuk lepas dari status tersangka dengan mengajukan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Namun, usaha tersebut kandas.

Dalam persidangan yang terbuka untuk umum, Kamis (13/2), hakim tunggal PN Jakarta Selatan Djuyamto menyatakan tidak menerima permohonan Praperadilan Hasto yang mempermasalahkan penetapan tersangka di kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Menurut hakim, seharusnya permohonan dibuat secara terpisah. Atas alasan itu, Hasto mengajukan dua permohonan Praperadilan pada Senin, 17 Februari. (aag)