DPP SP Pegadaian Temui Wamenaker Immanuel Ebenezer, Ini Alasannya

Jakarta, tvOnenews.com - Serikat Pekerja (SP) Pegadaian menyambangi Gedung Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI untuk bertemu dengan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer untuk melaporkan dugaan pelanggaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) oleh pihak Manajemen PT Pegadaian.

"Kami datang untuk bersilaturahmi sebagai pengurus baru SPP periode 2024-2028. Sekaligus, kami melaporkan beberapa permasalahan hubungan industrial di PT Pegadaian, termasuk dugaan pelanggaran PKB yang sudah kami daftarkan ke Dinas Tenaga Kerja," kata Ketua SP Pegadaian, Mufri Yandi saat ditemui di kantor Kemenaker RI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Mufri menyoroti sejumlah persoalan yang kini tengah memasuki tahap mediasi tripartit.

Salah satu pelanggaran utama yaitu terkait sistem kenaikan karir yang seharusnya mengikuti mekanismeTalent Management System Box atau biasa disebut 9 Box Talent.

Namun tidak berjalan sebagaimana mestinya. 

"Akibatnya, banyak karyawan (Pegadaian) yang mengalami stagnasi dalam jenjang karirnya," tuturnya.

Baca Juga

Agar Karhutla Tak Terulang Lagi, DPR Dorong Reaktivasi Kanal Gambut

Tak hanya itu, permasalahan lain yang juga menjadi sorotan adalah kebijakan perpanjangan kontrak kerja bagi karyawan yang memasuki usia pensiun. 

Berdasarkan peraturan PKB, karyawan yang mencapai usia pensiun (56 tahun) berhak mengajukan perpanjangan kontrak selama dua tahun melalui mekanisme Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Kebijakan ini justru tidak dijalankan, sehingga beberapa karyawan terpaksa menempuh jalur hukum.

"Perjanjian Kerja Bersama (PKB) itu berisi syarat pekerja. Itu ada beberapa yang dilanggar oleh pihak manajemennya," tegas Mufri yang didampingi Sekjen DPP SP Pegadaian, Joko Mulyono.

Menurut Mufri, salah satu akar masalah dari konflik ini adalah tidak berjalannya komunikasi melalui Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit), yang seharusnya menjadi forum antara pekerja dan manajemen untuk menyelesaikan permasalahan sejak dini.

"LKS Bipartit ini mestinya bisa menjadi sarana dialog untuk mencegah konflik membesar. Tapi yang terjadi, forum ini seakan hanya formalitas tanpa ada pembahasan substansial. Akibatnya, masalah terus berlarut hingga ke tahap tripartit," jelas Mufri.

Menanggapi laporan ini, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer berjanji akan memantau dan mengawal proses penyelesaian perselisihan.

"Pak Wamen menyarankan agar musyawarah tetap diutamakan dalam mencari solusi terbaik. Jika diperlukan, Kemenaker juga siap untuk mengundang pihak manajemen PT Pegadaian guna mendapatkan klarifikasi lebih lanjut," imbuhnya.

Mufri berharap, konflik ini bisa segera diselesaikan agar karyawan dapat bekerja dengan tenang dan fokus dalam menghadapi tantangan bisnis ke depan.

"Pegadaian saat ini tengah mengembangkan bisnis bank emas atau bullion service. Untuk itu, kita butuh karyawan yang tenang dan nyaman dalam bekerja. Jika konflik berkepanjangan, tentu akan berdampak pada layanan kepada nasabah," pungkas dia.(lkf)