Pengamat Sebut Pemberdayaan Pemda dalam Pengelolaan Sektor Pertanian Penting Diperhatikan

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerhati Pangan dan Pertanian, Eko Margana mengatakan bahwa ekosistem pengelolaan sektor pertanian seharusnya melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda), bukan hanya terpusat pada kementerian. 

Ia menilai sistem yang terlalu dipaksakan dari atas justru dapat menghambat keberhasilan sektor pertanian di daerah. 

Eko menyampaikan bahwa tupoksi kementerian seharusnya lebih fokus pada pembuatan pedoman dan kebijakan umum, bukan turun langsung menjadi koordinator operasional di lapangan.

"Sistem yang melibatkan Pemda sebagai komandan di daerah akan lebih efektif, karena mereka lebih memahami kondisi lokal. Pemerintah pusat seharusnya berperan sebagai fasilitator yang memberikan kebijakan dan pedoman, bukan sebagai pengambil keputusan langsung," kata Eko dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Eko juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak seharusnya diperlakukan sebagai bawahan kementerian, melainkan sebagai mitra yang memiliki peran dominan dalam merancang kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah mereka. 

Hal ini penting agar sektor pertanian dapat berkembang dengan baik dan berkelanjutan, serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. 

Baca Juga

Apakah Pertanian Regeneratif Berbasis Teknologi AI Bisa Jadi Masa Depan Pertanian Indonesia?

Eko juga menilai penting bagi pemerintah pusat untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya bermanfaat untuk sektor pertanian, tetapi juga mendukung ekonomi kerakyatan secara keseluruhan. 

"Salah satu contoh adalah pentingnya menghubungkan sektor pertanian dengan program-program yang mendukung gizi sehat, seperti program makan gizi sehat gratis yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjadi pendorong ekosistem ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Eko juga menekankan pentingnya instrumen pemerintah yang telah ada dan bisa dimanfaatkan oleh daerah untuk mengelola potensi lokal secara maksimal. 

"Banyak instrumen yang sudah ada, seperti regulasi dan kebijakan lain dari kementerian terkait, yang dapat dimanfaatkan daerah untuk membangun ekonomi lokal," tuturnya.

Eko menyampaikan pemerintah pusat perlu menyadari bahwa sektor pertanian tidak bisa dikelola dengan cara sentralistik. Keberhasilan sektor ini bergantung pada peran aktif pemerintah daerah yang lebih memahami kondisi dan potensi lokal.

Dengan pemberdayaan daerah yang lebih besar, sektor pertanian dapat tumbuh lebih baik dan berkelanjutan, serta mendukung ekonomi kerakyatan yang lebih merata. 

"Sinergi antara pusat dan daerah akan memastikan sektor pertanian dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia," tutupnya.