Prabowo Minta Masyarakat Waspada Pihak Asing Ingin Pecah Belah Indonesia
- BPMI Setpres
Jakarta, tvOnenews.com - Presiden RI, Prabowo Subianto yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Gerindra mengingatkan seluruh masyarakat agar tetap waspada terhadap upaya adu domba yang dilakukan oleh pihak asing.
Hal itu disampaikan Prabowo saat berpidato politik dalam rangkaian perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra beberapa waktu yang lalu.
"Kalau ada yang dihasut-hasut, atau mau ada yang menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia," ujar Prabowo.
Pemerintahan era Prabowo akan menggunakan anggaran efisiensi untuk menjalankan 15 megaproyek hilirisasi dengan nilai miliaran dolar yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi dengan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam (SDA) pada 2025. Hal ini dipandang mengancam kepentingan pihak asing dan oknum dalam negeri.
Kemudian terjadilah gelombang demonstrasi besar-besaran di Indonesia yang bertajuk ‘Indonesia Gelap’ dengan sejumlah tuntutan yang mendesak pembatalan pemangkasan anggaran, mencabut proyek strategis nasional (PSN) bermasalah, menghapuskan multifungsi ABRI dan lainnya.
Lantas akun media sosial X @Intel_Imut sejalan dengan pandangan Prabowo itu terkait adanya campur tangan asing dalam upaya adu domba yang dimaksud.
"Sayangnya aksi mahasiswa hari ini, masih dimanfaatkan dan ditunggangi oleh organ2 NGO yang diayai USAID yang memang sejak lama menginginkan bangsa ini pecah," tulis deskripsi akun tersebut dilihat pada Jumat (7/3/2025).
Sementara itu, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Addin Jauharudin menagatakan pada Oktober 2024 terungkap bahwa OSF dan IRI bekerja sama dengan sejumlah LSM lokal di Indonesia untuk mendiskreditkan dan menolak PSN dengan berbagai cara termasuk merilis penelitian palsu, manipulasi opini publik, dan melakukan demonstrasi dengan tujuan tertentu.
Selain itu, kata Addin OSF juga diduga mendanai jaringan lokalnya melalui Winning the Future, Strengthening the Students Political Bloc in Java dan program lain untuk melakukan gerakan mahasiswa yang mengadvokasi reformasi sistematis.
Serta pihaknya mendapati adanya dugaan menolak kebijakan pemerintah dengan mengembangkan demokrasi yang didukung generasi muda, mendanai media-media untuk menyebarkan narasi anti-pemerintah, serta memberikan dukungan kepada para pembela demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
Addin menuturkan pada masa lampau, pihak asing biasanya mendanai LSM lokal atau ormas melalui lembaga donor untuk mengarahkan aktivitasnya dalam rangka mendikte arah kebijakan pemerintah.
"Sejarah menunjukkan bahwa negara-negara adidaya kerap menggunakan isu identitas, agama, dan etnis sebagai instrumen untuk menciptakan instabilitas di negara berkembang. Kita harus mewaspadai bahwa beberapa instrumen sudah mulai diaktifikan belakangan ini," kata Addin. (raa)
Load more