Ridwan Kamil Kabarnya ‘Hilang’ Usai Terseret Kasus Bank BJB (BJBR), Pernyataannya Soal Korupsi Jadi Sorotan

Jakarta, tvOnenews.com - Nama mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil belakangan ini menjadi sorotan setelah tiba-tiba rumahnya digeledah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan banten (BJBR) atau Bank BJB.

Diketahui, kasus korupsi yang membuat rumah Ridwan Kamil harus digeledah ini adalah terkait dana iklan yang ada di Bank BJB.

Penggeledahan rumah Ridwan Kamil ini dilakukan pada Senin (10/3/2025) lalu.

Terkait penggeledahan ini, KPK telah mengumpulkan sejumlah barang bukti yang kebanyakan berupa dokumen.

"Ya pastinya kalau soal disita dan tidak, pasti ada ya, beberapa dokumen, kemudian beberapa baran," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto beberapa waktu lalu.

Meski belum menjelaskan rincian dokumen yang disita, namun saat ini barang bukti tersebut tengah diteliti oleh penyidik KPK apakah berhubungan dengan korupsi Bank BJB.

Baca Juga

Haji Her Dipanggil KPK, Bantah Terlibat Kasus Bea Cukai: “Saya Tidak Tahu Apa-Apa”

Sementara itu, usai rumahnya digeledah Ridwan Kamil sempat meninggal secarik kertas yang isinya keterangan yang membenarkan penggeledahan tersebut.

Namun, hingga kini publik masih belum melihat sosok Ridwan Kamil setelah rumahnya digeledah.

Bahkan, Sekretaris DPD Golkar Jawa Barat Iswara juga mengungkapkan kesulitan menghubungi mantan Wali Kota Bandung tersebut.

"Sampai saat ini kita masih berusaha menghubungi. Jujur saja, kami berusaha menghubungi," kata Iswara, beberapa waktu lalu.

Ia megatakan pihaknya sudah menghubngi melalui keluarga ataupun langsung. 

Meski demikian, ia mengakui belum bisa berkomunikasi secara langsung dengan pria yang biasa disapa Kang Emil itu.

"Baik juga (menghubungi) melalui keluarganya dan sampai saat ini kami belum bisa berkomunikasi," ujar dia.

Terkait kasus ini, pernyataan lama Ridwan Kamil tentang korupsi menjadi sorotan.

Ketika menjabat sebagai Gubernur Jawa Barat, ia bahkan pernah berkomitmen bersama kepala daerah di bawahnya untuk menjauhi korupsi.

Pernyataan komitmen itu diungkapkan saat Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegarsi kepala daerah se-Jawa Barat, di Gedung Sate, Bandung, 10 Maret 2022 lalu.

Ia juga mengungkapkan bahwa selalu mengingatkan agar kepal daerah di bawahnya menerapkan tiga dasar kepemimpinan.

"Selama ini saya selalu ingatkan bupati dan walikota untuk menerapkan tiga dasar kepemimpinan," kata dia, menanggapi kasus OTT Bupati Bogor Ade Yasmin tahun 2022.