Kapuspen TNI Klaim Revisi UU TNI untuk Perkuat Pertahanan Negara dan Profesionalisme Prajurit

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Tentara Nasional Indonesia (TNI), Mayjen Hariyanto menuturkan bahwa sejatinya Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI adalah sebuah langkah strategis untuk memperkuat pertahanan negara serta meningkatkan profesionalisme prajurit.

Selain itu, menurut Hariyanto, RUU TNI juga untuk memastikan supremasi sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hariyanto menegaskan bahwa revisi UU TNI ini bertujuan menyempurnakan tugas pokok TNI agar lebih efektif tanpa tumpang tindih dengan institusi lain, dan juga penyesuaian dalam menghadapi ancaman baik ancaman militer maupun nonmiliter.

"Revisi UU TNI adalah kebutuhan strategis agar tugas dan peran TNI lebih terstruktur serta adaptif terhadap tantangan zaman," ucap Hariyanto, Minggu (16/3/2025).

Lebih lanjut, dia menjelaskan, salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pengaturan yang lebih jelas terkait penempatan prajurit aktif di kementerian dan lembaga (K/L) di luar struktur TNI.

Hariyanto menegaskan bahwa mekanisme dan kriteria penempatan tersebut harus sesuai dengan kebutuhan nasional dan tidak mengganggu prinsip netralitas TNI.

Baca Juga

Praka Rico Pramudia Gugur di Lebanon, DPR Desak PBB Evaluasi Perlindungan Pasukan UNIFIL

"Penempatan prajurit aktif di luar institusi TNI akan diatur dengan ketat agar tetap sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan," tegasnya.

Selain aspek tugas dan peran, Hariyanti menerangkan, revisi ini juga mencakup penyesuaian batas usia pensiun prajurit, mengingat meningkatnya usia harapan hidup masyarakat Indonesia.

Hariyanto menyatakan bahwa aturan mengenai batas usia pensiun dilihat dari harapan hidup orang Indonesia yang  semakin panjang dan masih produktif.

"Sehingga masih dapat berkontribusi bagi negara, sekaligus menjaga keseimbangan regenerasi dalam tubuh TNI. Kami melihat bahwa penyesuaian batas usia pensiun dapat menjadi solusi agar prajurit yang masih memiliki kemampuan optimal tetap bisa mengabdi, tanpa menghambat regenerasi kepemimpinan di TNI," jelas Hariyanto.

(rpi/ebs)