News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

Revisi Uu Tni

Menuju Sistem Hukum Lebih Adil dan Transparan, Peradilan Militer dan Sipil Kian Disinergikan

Menuju Sistem Hukum Lebih Adil dan Transparan, Peradilan Militer dan Sipil Kian Disinergikan

Wacana pemisahan peradilan militer dan sipil kembali menguat. Diskusi publik soroti transparansi, supremasi hukum, dan urgensi revisi UU.
GP Ansor Dukung Revisi UU TNI, Ini Alasannya

GP Ansor Dukung Revisi UU TNI, Ini Alasannya

Ketua Umum (Ketum) GP Ansor, Addin Jauharudin sebut tak ada potensi dwifungsi ABRI dalam revisi Undang-Undang (UU) TNI, seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.
Aksi Turun Jalan Mahasiswa Jombang Tuntut Cabut Revisi UU TNI, Diwarnai Bakar Ban di Depan Kantor DPRD

Aksi Turun Jalan Mahasiswa Jombang Tuntut Cabut Revisi UU TNI, Diwarnai Bakar Ban di Depan Kantor DPRD

Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jombang Menggugat menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jombang, Jalan Wahid Hasyim, Sabtu (29/3)
Mensesneg Prasetyo Hadi: Revisi UU TNI Bukan Dwifungsi ABRI, Jangan Dibenturkan!

Mensesneg Prasetyo Hadi: Revisi UU TNI Bukan Dwifungsi ABRI, Jangan Dibenturkan!

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, tegaskan bahwa revisi UU TNI tidak boleh disalahartikan sebagai upaya menghidupkan kembali dwifungsi ABRI.
Terima Laporan Koalisi Masyarakat Sipil, Komnas HAM Minta Revisi UU TNI dan Polri Transparan

Terima Laporan Koalisi Masyarakat Sipil, Komnas HAM Minta Revisi UU TNI dan Polri Transparan

Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti Revisi UU TNI dan Polri seusai mendapat audensi dan pelaporan dari Koalisi Masyarakat Sipil.
Presiden Jokowi Enggan Tanggapi Isu Revisi UU TNI-Polri

Presiden Jokowi Enggan Tanggapi Isu Revisi UU TNI-Polri

Presiden Joko Widodo (Jokowi) enggan tanggapi isu terkait revisi Undang-Undang TNI dan Polri. Begini kata Jokowi saat ditemui di sela kunjungan kerja di Bandung
Muhammadiyah Ingatkan Revisi UU TNI dan Polri Jangan Terburu-buru: Apalagi pada Masa Akhir Jabatan!

Muhammadiyah Ingatkan Revisi UU TNI dan Polri Jangan Terburu-buru: Apalagi pada Masa Akhir Jabatan!

Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pengurus Pusat Muhammadiyah Trisno Raharjo mengingatkan agar penyusunan revisi Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri tidak dilakukan dengan terburu-buru.
Revisi UU TNI, Gubernur Lemhannas Andi Widjojanto:  Fokus Terhadap Perubahan Karakte Ancaman, Teknologi dan Struktural

Revisi UU TNI, Gubernur Lemhannas Andi Widjojanto: Fokus Terhadap Perubahan Karakte Ancaman, Teknologi dan Struktural

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjojanto membongkar perkembangan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Refleksi 25 Tahun Reformasi, KontraS dan Eslam: Wacana RUU TNI Mengancam Demokrasi dan Melanggar Konstitusi

Refleksi 25 Tahun Reformasi, KontraS dan Eslam: Wacana RUU TNI Mengancam Demokrasi dan Melanggar Konstitusi

25 Tahun reformasi, wacana revisi UU TNI yang mencuat ke publik disorot masyarakat sipil dalam diskusi yang digelar Imparsial di Cafe Sadjoe Tebet, Minggu.
Memuat Konten Berikutnya...

Trending

Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Tulis Surat untuk Kepala BGN Nani S Deyang: Terimakasih Atas Hadiah Indah

Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi MBG, Sony Sonjaya Tulis Surat untuk Kepala BGN Nani S Deyang: Terimakasih Atas Hadiah Indah

Publik tengah dihebohkan dengan terungkapnya kasus dugaan korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyeret tiga mantan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) yakni Dadan Hindayana, Lodewyk Pusung, dan Sony Sonjaya.
PBVSI Bisa Jatuhkan Sanksi untuk Megawati Hangestri, Rivan, dan Nizar? Begini Penjelasan Lengkapnya

PBVSI Bisa Jatuhkan Sanksi untuk Megawati Hangestri, Rivan, dan Nizar? Begini Penjelasan Lengkapnya

PBVSI membuka peluang menjatuhkan sanksi kepada Megawati Hangestri, Rivan Nurmulki, dan Nizar Zulfikar usai mundur dari Timnas Voli Indonesia 2026. Simak alasan, aturan
Ada Nama Eks Plt Dirjen Imigrasi Hingga Kakanwil Jabar di OTT KPK

Ada Nama Eks Plt Dirjen Imigrasi Hingga Kakanwil Jabar di OTT KPK

Mantan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Muhammad Godam turut diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK terkait dugaan korupsi kepengurusan dokumen keimigrasian di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Non-TPI Jakarta Barat.
Kronologi Prabowo Tahu Penyelewengan di BGN Terungkap

Kronologi Prabowo Tahu Penyelewengan di BGN Terungkap

Setelah mengetahui adanya indikasi penyelewengan di Badan Gizi Nasional (BGN), Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh dan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.
KPK Sita Kendaraan, Mata Uang Asing Hingga Emas Hasil OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

KPK Sita Kendaraan, Mata Uang Asing Hingga Emas Hasil OTT Kepala Imigrasi Jakarta Barat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah barang bukti hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menyeret Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Barat.
Tanpa Megawati Hangestri, Rivan, dan Nizar, Seberapa Kuat Timnas Voli Indonesia? PBVSI Bidik Prestasi di Tengah Kontroversi

Tanpa Megawati Hangestri, Rivan, dan Nizar, Seberapa Kuat Timnas Voli Indonesia? PBVSI Bidik Prestasi di Tengah Kontroversi

Timnas Voli Indonesia harus menghadapi agenda internasional 2026 tanpa Megawati Hangestri, Rivan Nurmulki, dan Nizar Zulfikar. Mampukah skuad Merah Putih tetap bersaing?
Pakar Nilai Pledoi Nadiem Makarim Tak Sentuh Substansi Hukum

Pakar Nilai Pledoi Nadiem Makarim Tak Sentuh Substansi Hukum

Nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim dalam sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dinilai belum menyentuh substansi materiil hukum pidana korupsi.
Selengkapnya

Viral

ADVERTISEMENT