Revisi KUHAP dan RUU Polri: Harus Dikawal Ketat karena Polri Banyak Berinteraksi dengan Rakyat

“Tanpa mekanisme transparansi dan akuntabilitas yang jelas, kepolisian akan terus berfungsi sebagai alat koersif negara yang lebih tunduk pada kepentingan politik dibandingkan penegakan hukum yang berkeadilan,” tegasnya.

Jika revisi KUHAP hanya menjadi ajang negosiasi kekuasaan tanpa menyentuh substansi reformasi POLRI, maka yang terjadi bukan reposisi institusi, melainkan justru pengukuhan polisi sebagai institusi tanpa batas. 

Saat ini, kepercayaan publik terhadap  Polri sedang dalam ujian terbesarnya. Tanpa perubahan struktural yang nyata, kepolisian berisiko kehilangan legitimasi sepenuhnya dan semakin jauh dari prinsip demokrasi serta supremasi hukum yang seharusnya mereka jaga. (ebs)