News Bola Daerah Sulawesi Sumatera Jabar Banten Jateng DI Yogya Jatim Bali

YLBHI Kecam Keras Aksi Aparat yang Lakukan Kekerasan Terhadap Demonstran Tolak UU TNI: Ini Melanggar Hukum!

YLBHI mengecam keras akan adanya aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap demonstran yang menolak RUU TNI, kini UU TNI. Pihaknya mendapat..
Minggu, 30 Maret 2025 - 09:33 WIB
Situasi demonstrasi penolakan UU TNI
Sumber :
  • Tangkapan layar tvonenewscom

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur mengecam keras aksi kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian terhadap demonstran yang menolak RUU TNI, kini UU TNI.

Isnur melihat banyak video dan laporan yang diterimanya soal dugaan aksi kekerasan polisi terhadap para demonstran tolak UU TNI yang merupakan mahasiswa.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Dalam pelaksanaannya, kita melihat bahwa aksi-aksi atau demonstrasi ini dihadapi dengan represi, dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan brutalitas, dihadapi dengan arogansi," tegas Isnur, dalam keterangan videonya, dikutip Minggu (30/3/2025).

Isnur mengatakan, YLBHI mendapatkan banyak laporan para demonstran terluka parah.

"Saya mendapat laporan banyak orang bocor kepalanya, kakinya patah, berdara-darah, dan lain-lain," katanya.

Parahnya lagi, aksi kekerasan yang dilakukan polisi itu terekam dan dilihat oleh banyak media serta masyarakat.

Isnur menegaskan aksi kekerasan kepada para demonstran adalah tindakan pidana yang harus dihukum.

Ia menegaskan, mestinya proses demonstrasi dihormati dan dijamin keamanannya. Sebab, banyak peraturan baik itu Undang-undang ataupun internal dalam kepolisian yang mengaturnya.

"Jelas sekali (peraturan itu) melarang seluruh aparat kepolisian melakukan tindakan-tindakan arogan, tindakan kekerasan, tindakan brutal, tindakan represif di lapangan," tegas dia lagi.

YLBHI juga menyoroti adanya sekelompok orang berseragam TNI ikut mengamankan aksi demonstrasi.

Menurut Isnur, hal ini sangat tidak tepat dan justru menunjukkan bahwa ada potensi terjadi dwifungsi TNI.

"Adanya tentara dalam menangani demonstrasi, jelas ini terlarang. Tentara tidak boleh terlibat menangani aksi demonstrasi, ini urusan keamanan, ini urusan sipil, bukan urusan pertahanan," katanya.

Lebih lanjut, ia meminta agar pihak kepolisian dan TNI menangani masalah ini, karena jelas ada pelanggaran hukum dilakukan terhadap para demonstran.

"Kami mendesak kepolisian Indonesia menghentikan praktik-praktik kekerasan dalam mengawal aksi demonstrasi. Cukup diam, cukup hormati dan jaga agar aksi itu sampai dengan tujuannya," ujar Isnur. (iwh)

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

tvonenews

 

Berita Terkait

Komentar

Topik Terkait

Saksikan Juga

Jangan Lewatkan

Rachel Vennya Ikut Tanggapi Curhatan Ameena, Minta Warganet Tak Hujat Atta Halilintar

Rachel Vennya Ikut Tanggapi Curhatan Ameena, Minta Warganet Tak Hujat Atta Halilintar

Rachel Vennya tanggapi viralnya podcast Ameena, terharu melihat dampaknya dan meminta warganet tidak menghujat Atta Halilintar.
Kubu Roy Suryo Minta Pengujian Ulang, Polri Sebut Ijazah Jokowi Telah Diuji Forensik Secara Prosedural

Kubu Roy Suryo Minta Pengujian Ulang, Polri Sebut Ijazah Jokowi Telah Diuji Forensik Secara Prosedural

Kubu Roy Suryo menyerahkan surat permohonan pengujian ulang ijazah Jokowi kepada majelis hakim PN Jaktim. Terkait hal itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan ijazah Jokowi telah diuji forensik secara prosedural oleh Puslabfor Polri.
Ayah Charly Van Houten Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Ayah Charly Van Houten Meninggal Dunia, Sempat Dirawat Intensif di Rumah Sakit

Ayah Charly Van Houten, Sarja Sugendrin, meninggal dunia pada usia 71 tahun. Sebelumnya, ia sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Ternyata Ini Alasan Komisi III Desak Kapolri pakai Pasal Makar dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kasus penyadapan ilegal hingga saat ini masih didalami oleh pihak berwajib. Komisi III mendesak Kapolri bisa menggunakan pasal makar terhadap para tersangka.
Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 Hadirkan Sensasi Lari Rasa Haji, Lintasi Muzdalifah hingga Arafah dengan Hadiah Rp330 Juta

Makkah Marathon 2026 hadirkan sensasi lari rasa haji, dari Muzalifah hingga Arafah dengan total hadiah 69.000 SAR atau setara sekitar Rp330 juta.
Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Anggaran Dishub Surabaya 2,37 Persen dari APBD 2027, DPRD Minta Kualitas Transportasi Publik Dioptimalkan

Peningkatan alokasi anggaran Dishub Kota Surabaya dalam pembahasan APBD 2027 menjadi sorotan Komisi C DPRD Surabaya. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya, Aning Rahmawati, mengatakan anggaran yang dialokasikan harus mampu menjawab berbagai keluhan masyarakat.

Trending

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

MPR Gelar Rapat Gabungan Hari Ini Bahas Kekosongan Jabatan Wapres: Ada 4 Poin Krusial yang Bakal Diputuskan

Kursi Wakil Presiden yang baru saja ditinggalkan Gibran Rakabuming Raka langsung memicu langkah sigap dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). 
Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Ini Sosok "TK" yang Disinyalir Ikut Terlibat dalam Dugaan Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap ada sosok baru berinisial TK yang disinyalir ikut dalam pusaran dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo. Suyudi menyebut sosok TK memiliki peran sebagai pengawasan yang diperintah langsung oleh Listyo.
Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri Mengendus Indikasi Dugaan Makar oleh Jenderal Listyo Sigit Cs

Bareskrim Polri terus merangkai kronologi dugaan kasus penyadapan ilegal yang menyasar Presiden RI, Prabowo Subianto.
Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Kapolri Sebut Identitas Pelapor Dirahasiakan dalam Kasus Penyadapan Ilegal

Komisi III mengapresiasi langkah tegas Kapolri beserta jajaran dalam mengungkap kasus penyadapan ilegal atau penghilangan data elektronik.
Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum Tidak Mengerjakan Shalat Jumat 3 Kali Berturut-turut, Benarkah Harus Mengulangi Syahadat?

Hukum tidak mengerjakan shalat Jumat tiga kali berturut-turut, benarkah harus mengulangi syahadat karena dianggap keluar Islam? Ini penjelasan Ustaz Khalid Basalamah.
Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Misteri Dugaan Perampokan Maut di Rumah Warga Malang yang Menewaskan Bocah 10 Tahun, Mobil Korban Raib

Sebuah peristiwa memilukan mengguncang Desa Pandanrejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada Kamis (12/11/2026). 
Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Presiden Prabowo Berencana Kumpulkan Parpol Koalisi untuk Bahas Dua Nama Kandidat Wakil Presiden

Menko Kumham Imipas, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto berencana menjalin komunikasi dengan partai koalisi pengusung pemerintah. 
Selengkapnya

Viral