Pemerintah China Minta Uni Eropa Dukung Liberalisasi Perdagangan Versi WTO

Dalam konteks tersebut, EU menyesalkan pengenalan tarif sewenang-wenang yang memengaruhi semua anggota WTO.

"Tarif tersebut melanggar komitmen WTO dan aturan serta prinsip dasar Organisasi ini. Pesan EU jelas, Eropa dapat diandalkan, dapat diprediksi, dan terbuka untuk bisnis yang adil. Komitmen kuat kami terhadap perdagangan berbasis aturan dan WTO merupakan landasan utama pendekatan tersebut," tegas Machado.

Sedangkan dalam Deputi Perwakilan Tetap EU untuk WTO Hiddo Houben dalam pernyataannya pada Rabu (9/4) mengatakan EU sangat prihatin dengan penerapan tarif universal dan sektoral oleh pemerintah AS yang memengaruhi semua anggota WTO, termasuk EU.

"Ini merupakan pukulan telak bagi ekonomi dunia dan sistem perdagangan multilateral. Tarif tersebut bertentangan dengan aturan dan prinsip paling dasar WTO, dan tidak dapat dibenarkan oleh keamanan nasional," jelasnya.

Pemerintah China telah menetapkan tarif impor sebesar 125 persen per 12 April 2025 atas barang-barang asal Amerika Serikat meski tetap menyampaikan opsi dialog dengan azas kesetaraan tetap terbuka.

Nilai tarif tersebut naik dari tadinya sebesar 84 persen sekaligus menjadi respon atas penerapan tarif timbal balik yang disampaikan oleh pemerintah AS pada Kamis (10/4) yang mengenakan pungutan 125 persen atas barang-barang asal China.

Baca Juga

Pengurus Kadin Kota/Kabupaten Se-DIY Dilantik, Sultan Ingatkan Tugas Kadin dalam Menjaga Ekosistem Ekonomi di DIY

Padahal pada Rabu (9/4), Trump mengumumkan penundaan selama 90 hari atas tarif timbal balik ke lebih dari 75 negara mitra dagang AS tapi mengecualikan China dari kebijakan itu.

Berdasarkan perhitungan, Trump sesungguhnya sudah menerapkan tarif sebesar 145 persen terhadap barang-barang asal China yaitu tarif timbal balik sebesar 125 persen ditambah tarif terkait fentanil sebesar 20 persen yang diberlakukan pada Februari dan Maret lalu.

Namun kemudian Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (US Customs and Border Protection) pada Jumat (11/4) mengumumkan bahwa perangkat-perangkat seperti ponsel pintar, komputer, kartu memori, sel surya, dan semikonduktor lainnya dikecualikan dari kebijakan tarif mulai 5 April 2025.

Barang-barang elektronik ini dibebaskan dari tarif tinggi lantaran tidak diproduksi oleh industri di AS. 

Sementara untuk membangun pabrik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri akan memakan waktu bertahun-tahun.(ant/ree)