Kegiatan Pertanian Dapat Menopang Ketahanan Pangan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Jakarta, tvOnenews.com - Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia yang over capacity terus menjadi beban negara.

Diketahui setiap tahunnya pemerintah harus merogoh kocek hingga triliunan rupiah untuk memberi makan para Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Di lain sisi, pemerintah juga menggencarkan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025. 

Melihat kondisi itu, Pengurus Pusat Jaringan Muda Indonesia (PP JMI) menilai sudah seharusnya biaya makan WBP tak lagi menjadi beban negara.
 
Wakil Ketua PP JMI, Hadi Roesmanto dalam keterangannya mengatakan bahwa sudah saatnya WBP dilatih dan dibekali keterampilan untuk mendukung program ketahanan pangan pemerintah.

“Selama menjalani hukuman mereka bisa juga diajari untuk bertani dan bercocok tanam, menggarap sawah dan ladang agar swasembada pangan segera terwujud,” ujar Hadi, Jum'at (18/4/2025). 

Seperti salah satu kegiatan unggulan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pertanian dan ketahanan pangan di lahan pertanian SAE Lakuli, Kediri. 

Baca Juga

Kadin Indonesia Ajak Thailand Perkuat Kerja Sama Ketahanan Pangan dan Ekonomi Hijau

Kegiatan ini menjadi sarana bagi para warga binaan untuk mengembangkan keterampilan bertani sekaligus meningkatkan ketahanan pangan lokal.

"Mereka tak hanya mendapatkan pelatihan teknis tentang cara menanam yang benar, tetapi juga pengetahuan tentang pengelolaan lahan secara optimal untuk mendukung hasil pertanian yang maksimal. Minimal untuk makan, mereka bisa memenuhinya sendiri. Tentu hal ini harus menjadi program utama di setiap Lapas, "terang Hadi Roesmanto.

 
Sementara itu, Ketua umum Gerakan Anti Narkoba Nasional (GANNAS) Nyoman Adi Peri menginisiasi adanya Lapas Mandiri dan Berdaya untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 terkait efisiensi anggaran belanja negara.

Pria yang akrab disapa Nyoman itu mengatakan saat ini jumlah narapidana di Indonesia hampir mencapai 300 ribu orang. Sementara jumlah lapas di seluruh Indonesia hanya sekitar 526.

Lapas Mandiri dan Berdaya, menurut Nyoman, tepat bagi pemerintah yang tengah melakukan efisiensi anggaran.

"Konsep Lapas Mandiri dan Berdaya amat tepat bagi pemerintah yang tengah melakukan efisiensi anggaran. Bahkan kami dari GANNAS siap bekerjasama dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tahap awal GANNAS menyiapkan lahan seluas 34 hektar di Banten guna mendukung program ini. Sehingga ke depan, lapas bisa berkontribusi terhadap pendapatan negara,” ujarnya

Senada dengan Nyoman, Direktur Hukum Daun Teduh Sherly Audina Catherine, SH menyatakan bahwa semua Warga Binaan dalam lembaga pemasyarakatan baik itu kasus narkoba, korupsi maupun pidana umum (Pidum) semua sama di mata hukum saat menjalani hukumanan. 

Oleh karena itu pejabat atau petugas lembaga pemasyarakatan perlu memahami dan mengimplementasikan UU No. 12 Tahun 1995, serta UU No. 39 Tahun 1999, tentang Lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan fungsinya mendasarkan pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan pendidikan serta penghormatan harkat dan martabat manusia, karena warga binaan sebenarnya hanya kehilangan kebebasan sementara, tetapi mereka tidak kehilangan hak-hak yang lainnya.

"Saya mendukung konsep Lapas Mandiri dan Berdaya, dimana konsep ini amat tepat dalam melibatkan warga binaan membiayai kebutuhan dirinya lewat kegiatan ekonomi. Warga binaan yang menjadi beban negara kini mampu berkontribusi terhadap pendapatan negara," ujar Sherly. (awy)